Pemilu 2024
Demokrat Minta Jangan Hanya Awasi Anies Baswedan Saja, Bawaslu: Kami Tidak Tebang Pilih
Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty mengaku pihaknya tidak tebang pilih dalam pengawasan.
Laporan Wartawan Tribunnews, Mario Christian Sumampow
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menanggapi Partai Demokrat yang meminta pihaknya fokus tak hanya pada Anies Baswedan saja, tapi juga mengawasi pejabat negara yang hendak maju sebagai capres atau cawapres.
Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty mengaku pihaknya tidak tebang pilih dalam pengawasan.
“Bawaslu tidak bisa tebang pilih, tidak hanya bisa melakukan pengawasan pada orang tertentu atau ada kelompok tertentu atau pada partai tertentu atau tahapan tertentu,” kata Lolly kepada awak media ditemui di hotel bilangan Jakarta Selatan, Sabtu (18/3/2023).
Lebih lanjut, Lolly menjelaskan pihaknya juga melakukan pengawasan terhadap ASN.
“Kalau ASN dia harus mundur ketika dia maju, maka dalam konteks ini akan menjadi area yang harus diawasi dari Bawaslu,” jelasnya.
Pun jika ada sosok pejabat negara hingga ASN yang melakukan pelanggaran pemilu, Lolly mengatakan pihaknya akan memberi surat imbauan. Tidak hanya pada Anies saja.
“Imbauan, nah termasuk bukan hanya pak Anies, termasuk semuanya kami lakukan surat imbauan, jadi imbauan-imbauan yang dilakukan,” tutur Lolly.
Sebelumnya, Partai Demokrat heran Bawaslu mempersoalkan kehadiran Anies di Masjid Al Akbar Surabaya.
Baca juga: Bawaslu Akui Sebar SMS Larang Anies Baswedan Beraktivitas Politik di Masjid: ke Semua Pihak Juga
Wasekjen Partai Demokrat Jansen Sitindaon mengatakan Anies datang ke Masjid Al Akbar untuk salat Jumat. Dia bertanya-tanya mengapa Bawaslu menyoroti hal itu.
Jansen punberpesan agar Bawaslu juga fokus mengawasi pejabat negara yang mau maju sebagai capres atau cawapres di 2024.
Menurutnya, hal itu harus diawasi karena ada anggaran dan fasilitas negara yang melekat.
"Ini malah mengawasi Anies terus yang jelas-jelas sudah bukan pejabat negara. Sudah orang biasa. Ada menteri masih menjabat, gubernur masih aktif mutar-mutar ke mana-mana, malah Bawaslu kami lihat diam saja. Ini malah menyoroti Anies terus yang sudah manusia bebas," katanya.
Pemilu 2024
Dilaporkan Terkait Sewa Jet Pribadi Saat Pemilu 2024, KPU Disebut Langgar Lima Pasal Peraturan DKPP |
---|
Ketua KPU Klaim Sewa Jet Pribadi Saat Pemilu 2024 Tak Menyalahi Aturan dan Telah Diaudit BPK |
---|
KPU Akui Sewa Jet Pribadi Saat Pemilu 2024, Klaim Demi Efektivitas Pengawasan |
---|
Komisi II DPR RI Ungkap Pernah Ingatkan KPU Soal Penggunaan Private Jet: Tidak Pantas Itu |
---|
Komisi II DPR Minta KPU Kooperatif Terkait Dugaan Penyalahgunaan Private JetĀ |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.