Polri Buka Suara Soal Viral Diduga Istri Brigjen Endar Priantoro Bergaya Hidup Mewah

“KPK akan melakukan pemeriksaan yang sifatnya subtantif. Tentu saja ini kami lakukan atas beberapa kebutuhan, bisa jadi atas inisiatif sendiri atau atas permintaan pihak tertentu untuk kebutuhan tertentu,” ujar Ipi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (16/3/2023).

Ipi menjelaskan, pemeriksaan Endar juga sebagai komitmen KPK dalam mengedepankan prinsip kesetaraan.

Diketahui, KPK sedang melakukan penyelidikan terhadap kekayaan mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo.

“Artinya proses verifikasi baik proses administratif, maupun subtantif tentu juga dapat kami lakukan,” kata Ipi.

Baca juga: KPK Tepis Isu Pengembalian Karyoto dan Endar Priantoro ke Polri Terkait Formula E

Lebih lanjut, Ipi mengungkapkan, nantinya klarifikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik Endar akan semakin mudah.

Pasalnya, lembaga antirasuah telah memiliki alat dengan kemampuan Artificial Inteligence (AI) yang membantu proses screening awal apakah data LHKPN masuk dalam kategori outliers atau tidak.

“Apa itu outliers, misalnya ekstrim besar, atau ekstrim kecil. Nah ini kemudian yang bisa menjadi salah satu indikasi untuk KPK melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap sebuah LHKPN,” jelas Ipi.

Perintah Kapolri Tinggalkan Hidup Mewah

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melarang anggotanya bergaya hidup mewah.

Hal ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurut Kapolri, salah satu yang disoroti adalah mengenai kebiasaan menggunakan mobil hingga motor mewah. Hal ini tidak baik di tengah kondisi negara yang tengah terdampak situasi pandemi Covid-19.

"Terkait dengan gaya hidup mewah, Pak Presiden juga sudah betul-betul memberikan penjelasan secara gamblang. Saya kira masalah kebiasaan-kebiasaan menggunakan mobil-mobil bagus, motor gede, situasinya lagi tidak baik," ungkap Sigit, dikutip dari Instagram @listyosigitprabowo, Senin (24/10/2022).

Sigit mencontohkan, jika seorang Bupati di daerah tersebut memakai mobil Toyota Innova, maka pejabat Polri tidak boleh memakai kendaraan yang lebih mewah.

"Dalam hubungan Forkopimda sesuaikan saja dengan yang lain. Misalkan, bupati pakai Innova ya jangan kita pakai mobil yang lebih baik dari itu. Samakan saja. Apalagi pada saat melaksanakan dinas disesuaikan," tegas Sigit.

Sigit menuturkan bahwa hal itu bertujuan agar tidak terlihat mencolok di masyarakat.