PRIMA Siapkan Kejutan Jika Tetap Gagal Jadi Peserta Pemilu 2024

Laporan Wartawan Tribunnews, Mario Christian Sumampow

TRIBUNNEW.COM, JAKARTA - Partai Rakyat Adil dan Makmur (PRIMA) mengaku masih menyimpan kejutan dalam memperjuang hak supaya dapat menjadi partai politik (parpol) peserta Pemilu 2024.

Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal (sekjen) PRIMA Dominggus Oktavianus saat ditemui usai mengikuti sidang di Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Jakarta, Selasa (14/3/2023).

Kejutan ini merupakan langkah alternatif, kata Dominggus, untuk berjaga-jaga manakala tidak ada ditemukannya solusi atas tuntutan PRIMA supaya menjadi parpol peserta pemilu.

“Kemudian juga kita akan follow up dengan beberapa tindakan lain bila jalur-jalur yang ada ini sudah tidak menemukan solusi juga,” jelas Dominggus.

“Kita sudah mempersiapkan beberapa alternatif kejutan berikutnya. Nanti ada,“ sambungnya.

Baca juga: Saat Jokowi Didata Jadi Pemilih Pemilu 2024, Terdaftar di TPS 10 Kelurahan Gambir

Diketahui, hari ini PRIMA mengikuti sidang di Bawaslu.

Sidang ini merupakan gugatan kali kedua PRIMA yang pihaknya layangkan kepada KPU.

Harapan PRIMA masih sama dalam sidang kali ini, yaitu supaya pihaknya dapat menjadi partai peserta Pemilu 2024.

Tak hanya itu, sidang ini juga diharapkan Dominggus menjadi bukti ihwal KPU yang melakukan pelanggaran administrasi sehingga harus membatalkan berita acara tentang tidak memenuhi syaratnya PRIMA dalam verifikasi administrasi.

Baca juga: Belum Ajukan Permohonan Eksekusi Putusan PN Jakpus, Sekjen PRIMA Upayakan Jalur Damai dengan KPU

Dasar gugatan PRIMA kepada KPU kali ini adalah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berbuntut hukuman kepada KPU untuk menunda Pemilu 2024.

Sidang dugaan pelanggaran administrasi Pemilu 2024 hari ini berlangsung di ruang sidang Bawaslu, Jakarta, Selasa pagi.

Agenda sidang perdana ini adalah pembacaan pokok pelapor dan jawaban terlapor.

Dalam petitum pokok perkara PRIMA meminta agar Bawaslu menyatakan KPU terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran-pelanggaran administratif pemilu.

Baca juga: PRIMA Bakal Cabut Gugatan Jika Dijadikan Peserta Pemilu 2024, KPU: Tidak Ada Jalur Selain Hukum

Kemudian dalam poin kedua dan ketiga adalah meminta KPU menyatakan PRIMA parpol peserta Pemilu 2024 dan melakukan perbaikan administrasi.

Ini merupakan kali kedua PRIMA menggugat KPU ke Bawaslu.

Bahkan, PRIMA sudah berkali-kali menempuh jalur hukum atas KPU yang menyatakan mereka tidak lolos verifikasi administrasi calon peserta Pemilu 2024.

Pertama, Prima menggugat sengketa KPU ke Bawaslu.

Proses mediasi kedua belah pihak buntu. Namun PRIMA dinyatakan menang dalam proses sidang.

PRIMA kembali mendapatkan kesempatan atas Bawaslu yang memerintahkan KPU melakukan verifikasi administrasi perbaikan kepada partai yang diketuai oleh Agus Jabo Priyono ini.

Namun, PRIMA tetap dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk kali kedua.

Selanjutnya, PRIMA telah dua kali menggugat sengketa KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Gugatan pertama tidak diterima dan gugatan kedua ditolak.

PRIMA kemudian mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung atas ditolaknya gugatan kedua dan saat ini masih prosesnya masih berlangsung.

Tak hanya itu, PRIMA juga melayangkan gugatan perdata atas KPU ke PN Jakpus. Kabar baiknya, gugatan yang dilayangkan per 8 Desember 2022, dikabulkan. PN Jakpus pun lalu menghukum KPU untuk menunda Pemilu 2024.