AHY Sentil Pemerintahan Jokowi: Generasi Milenial Hampir Frustasi Lapangan Pekerjaan Terbatas

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengkritisi pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi soal ketersediaan lapangan kerja di Indonesia.

Menurutnya, generasi muda hampir frustasi karena lapangan pekerjaan masih terbatas.

Apalagi, kata dia, Indonesia terus digempur dengan digitalisasi.

"Generasi muda khususnya generasi milenial dan generasi Z hampir frustasi dengan lapangan pekerjaan yang masih terbatas. Belum lagi gempuran digitalisasi dan otomatisasi sedangkan ketimpangan akses digital antara masyarakat di desa dan masyarakat di kota masih cukup besar," ujar AHY dalam pidato kebangsaan di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Selasa (14/3/2023).

AHY pun mengkritisi pemerintahan Jokowi yang bilang krisis tidak hanya dialami Indonesia.

Dia mengungkit klaim pemerintah yang menyatakan ekonomi tanah air kini jauh lebih baik.

Baca juga: AHY Sebut Anggaran Negara Banyak Biayai Proyek Mercusuar, Tapi Tidak Berdampak Kehidupan Wong Cilik

"Saudara sekalian banyak yang berdalih krisis yang kita alami juga dihadapi oleh negara lain bahkan mereka mengklaim kondisi kita lebih baik, faktanya daya beli masyarakat turun drastis, kemiskinan dan ketimpangan memburuk, memang krisis di tanah air juga tak bisa dipisahkan dari krisis global," jelas AHY.

Ia menuturkan bahwa krisis ekonomi yang dialami pemerintah semakin rumit karena keuangan tidak dikelola dengan baik.

Sebab, anggaran hanya dipakai untuk proyek-proyek yang tak berdampak kepada masyarakat kecil atau wong cilik.

Baca juga: AHY Minta KPU dan Bawaslu Independen Cegah Pemilu 2024 Curang

"Masalahnya bukan hanya krisis global, persoalan ekonomi kita semkain rumit karena keuangan tidak dikelola dengan baik. Anggaran terlalu banyak digunakan untuk membiayai proyek-proyek mercusuar yang tidak banyak berdampak pada kehidupan wong cilik, tidak banyak berdampak pada saudara-saudara kita yang termasuk kategori miskin dan tidak mampu," katanya.

AHY pun menyebut masyarakat harus menanggung beban gara-gara utang negara mulai melesat tiga kali lipat selama periode kepemimpinan Presiden Jokowi dalam 8 tahun terakhir.

Tak hanya itu, AHY menyebut utang dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga melesat hingga Rp1.640 triliun terhitung sejak awal 2023 kemarin.

Baca juga: AHY Minta KPU dan Bawaslu Independen Cegah Pemilu 2024 Curang

"Dalam 8 tahun terakhir ini, kenaikan hutang pemeritnah mencapai 3 kali lipat. Menurut Kementerian Keuangan, di awal 2023 ini angkanya mencapai Rp7.733 Triliun. Belum lagi hutang BUMN yang semakin menggungung sebesar Rp1.640 triliun," ujar AHY.

AHY menuturkan bahwa rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) semakin tinggi.

Ujungnya, masyarakat yang harus menanggung utang tersebut lewat pajak yang dibayar kepada pemerintah.

"Lagi lagi ada pihak yang berdalih bahwa rasio hutang masih aman. Bukan itu soalnya, kini kita kesulitan membayar utang karena keuangan negara juga tengah mengahdapi tekanan. Sejatinya rakyat juga yang akan menanggung utang lewat pajak yang mereka bayar," ungkapnya.

Lebih lanjut, AHY menambahkan beban utang pemerintah juga semkain berat yang membuat ruang fiskal terbatas.

Karena itu, tidak adil jika masyarakat harus ikut terimbas karena utang tersebut.

"Karena beban utang tadi, ruang fiskal menjadi sangat terbatas. Tidak adil jika akibat utang yang terlewat tinggi tadi akhirnya pemerintah mendatang tidak leluasa membiayai kehidupan dan pembangunan nasional. Jangan menghukum pihak yang tidak bersalah," katanya.

AHY juga mengkritisi sejumlah program Pemerintahan Presiden Jokowi.

Menurutnya, tata kelola pemerintahan Presiden Jokowi tidak dikelola dengan baik.

"Banyak program pemerintah dilakukan grasa-grusu, terburu-buru, dan kurang perhitungan," kata AHY.

AHY mencotohkan program Pemerintahan Presiden Jokowi tersebut salah satunya adalah food estate.

"Contohnya, alokasi anggaran triliunan rupiah untuk pengembangan kawasan pangan berskala luas. Apa kabar program food estate?" tanya dia.

Dia menyebut bahwa sejumlah akademisi pertanian dan aktivis lingkungan mengkritisi kebijakan food estate.

"Program yang hanya mengandalkan ekstensifikasi lahan saja, tapi dinilai mengabaikan faktor ekologi dan sosial," ujar AHY.

AHY menjelaskan kedaulatan pangan harus berorientasi pada pemberdayaan dan pelibatan masyarakat serta mempertimbangkan aspek keseimbangan lingkungan, keberlanjutan, dan tradisi masyarakat lokal.

"Ini mengacu pada mazhab ekonomi Partai Demokrat yaitu sustainable grow with equity, pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan yang tetap menjaga keseimbangan alam," jelasnya.