AHY Sentil Pemerintahan Jokowi: Generasi Milenial Hampir Frustasi Lapangan Pekerjaan Terbatas

Ujungnya, masyarakat yang harus menanggung utang tersebut lewat pajak yang dibayar kepada pemerintah.

"Lagi lagi ada pihak yang berdalih bahwa rasio hutang masih aman. Bukan itu soalnya, kini kita kesulitan membayar utang karena keuangan negara juga tengah mengahdapi tekanan. Sejatinya rakyat juga yang akan menanggung utang lewat pajak yang mereka bayar," ungkapnya.

Lebih lanjut, AHY menambahkan beban utang pemerintah juga semkain berat yang membuat ruang fiskal terbatas.

Karena itu, tidak adil jika masyarakat harus ikut terimbas karena utang tersebut.

"Karena beban utang tadi, ruang fiskal menjadi sangat terbatas. Tidak adil jika akibat utang yang terlewat tinggi tadi akhirnya pemerintah mendatang tidak leluasa membiayai kehidupan dan pembangunan nasional. Jangan menghukum pihak yang tidak bersalah," katanya.

AHY juga mengkritisi sejumlah program Pemerintahan Presiden Jokowi.

Menurutnya, tata kelola pemerintahan Presiden Jokowi tidak dikelola dengan baik.

"Banyak program pemerintah dilakukan grasa-grusu, terburu-buru, dan kurang perhitungan," kata AHY.

AHY mencotohkan program Pemerintahan Presiden Jokowi tersebut salah satunya adalah food estate.

"Contohnya, alokasi anggaran triliunan rupiah untuk pengembangan kawasan pangan berskala luas. Apa kabar program food estate?" tanya dia.

Dia menyebut bahwa sejumlah akademisi pertanian dan aktivis lingkungan mengkritisi kebijakan food estate.

"Program yang hanya mengandalkan ekstensifikasi lahan saja, tapi dinilai mengabaikan faktor ekologi dan sosial," ujar AHY.

AHY menjelaskan kedaulatan pangan harus berorientasi pada pemberdayaan dan pelibatan masyarakat serta mempertimbangkan aspek keseimbangan lingkungan, keberlanjutan, dan tradisi masyarakat lokal.

"Ini mengacu pada mazhab ekonomi Partai Demokrat yaitu sustainable grow with equity, pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan yang tetap menjaga keseimbangan alam," jelasnya.