Depo Plumpang Terbakar
Jubir Anies Baswedan Jawab Komentar Luhut: Jangan Salahkan Anies soal IMB Depo Pertamina Plumpang
Hendri justru mempertanyakan peran negara dan Pertamina dalam peristiwa kebakaran depo yang menyebabkan banyak orang meninggal dunia.
TRIBUNNEWS.COM - Juru Bicara Anies Baswedan, Hendri Satrio mengomentari pendapat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B Panjaitan soal Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di area Depo Pertamina Plumpang.
Menurut Luhut, seharusnya pemerintah daerah setempat tak memberikan izin kepada masyarakat untuk tinggal di wilayah itu.
Pasalnya, wilayah tersebut masuk dalam zona berbahaya karena jaraknya begitu dekat dengan Depo Pertamina Plumpang.
Meski tak secara eksplisit disampaikan Luhut bahwa izin tersebut diberikan pada saat Anies Baswedan menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, namun publik mengaitkan statement Luhut dengan Anies.
Menanggapi hal itu, Hendri justru mempertanyakan peran negara dan Pertamina dalam peristiwa kebakaran depo yang menyebabkan banyak orang meninggal dunia.
Bahkan, Hendri berpendapat agar negara lebih tegas dalam menyelesaikan masalah.
Baca juga: Belajar dari Kebakaran Depo Plumpang 2009, Sita Selamatkan Diri Sambil Bawa Tas Dokumen Penting
"Kenapa negara tak mau instrospeksi terhadap apa yang telah dilakukannya kepada rakyat."
"Lagi lagi, Pertamina itu adalah milik negara."
"Tapi dengan mudahnya negara menyalahkan rakyat, bahkan yang sekarang disalahkan itu rakyat, Anies sekarang sudah jadi rakyat loh."
"Jadi memang paling enak bagi negara kalau salah, ada rakyat yang meninggal, ya yang disalahkan rakyat, harusnya yang jantan dong. Yaudah Pertamina salah, negara salah."
"Saat ini justru Pertamina atau negara hadir untuk meyelesaikan masalahnya itu," jelas Hendri dikutip dari tayangan Kompas Tv.
Menurutnya, Pertamina sebagai BUMN dan negara harus segera mencarikan solusinya.
"Selama lima tahun Pertamina sebagai BUMN juga nggak ngapa-ngapain tuh, negara juga nggak ngapa-ngapain tuh."
"Ini bukan yang pertama kali Depo Pertamina meledak."
"Sampai hari ini apa yang telah dilakukan Pertamina untuk keluarga tau memperlihatkan upaya-upaya supaya hal ini tidak terjadi," jelas Hendri.
Hendri bahkan menyebut peristiwa ini dimanfaatkan pihak lain untuk membangun framing buruk terhadap Anies Baswedan.
"Ini bukan kejadian tadi sore, tapi negara mendiamkan sampai ada korban meninggal."
"Kemudian diframing ada yang disalahkan. Negara enak betul kehidupannya," kata Hendri.
Baca juga: Mengaku Merasakan Hal Mistis, Korban Kebakaran Depo Pertamina Plumpang Takut Pulang ke Rumah
Yang Berikan Izin yang Salah
Sebelumnya, Luhut mengritik pihak yang memberikan warga untuk tinggal di kawasan Depo Pertamina Plumpang Jakarta Utara.
Untuk itu, pihaknya meminta pihak yang memberikan izin untuk bertanggung jawab atas peristiwa ini.
"Yang memberikan izin itu saya kira tidak benar."
"Karena itu tanggung jawablah, sudah ada berapa nyawa hilang,” kata Luhut di Mako Pushidrosal, Jakarta Utara, Senin (6/3/2023).
Kendati demikian, Luhut meminta semua pihak untuk melihat kebakaran Depo Pertamina itu secara jernih.
Pihaknya tidak ingin membahas siapa seseorang yang patut disalahkan.
Luhut hanya meminta agar semua pihak mengikuti aturan yang berlaku.
Baca juga: Dua Tahun Lalu Direksi Pertamina Sudah Diingatkan, Sebelum Terjadi Depo Plumpang Terbakar

"Memang itu dari dulu sudah disiapkan pernah diomongkan, karena bisa saja pipa disini bocor, terus belum ketauan dan bisa saja gas terbang."
"Kalau ada api di situ terbakar dan itu bisa saja terjadi itu sekarang."
"Jadi kita harus jernih, saya kira pemerintah harus cari jalan keluar tidak boleh membuat popularitas disitu. Tidak boleh," tegas Luhut.
Oleh karena itu, menurutnya, masyarakat di sanalah yang seharusnya pindah.
Baca juga: Wakil Ketua Komisi VII DPR Dukung Pembuatan Zona Penyangga Hijau dan Biru di Depo Plumpang
“Jangan dibalik-balik. Plumpang itu sudah dibuat di sana, ada daerah kosong atau buffer zone."
"Jangan (depo) ini yang disuruh pindah. Orang yang tidak berhak di situ yang harus pindah,” ujar Luhut.
Pihak yang bertanggung jawab juga harus segera melakukan kajian soal kompensasi kepada masyarakat sekitar yang kini menjadi korban terdampak kebakaran Depo Pertamina Plumpang.
“Jangan bolak-balik, kita jangan membuat berita itu. Karena nanti setiap waktu akan seperti itu. Oleh karena itu, memang harus dikaji, memberikan kompensasi atau bagaimana,” tegas Luhut.
(Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani/Reza Deni)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.