NasDem akan Dihukum Rakyat Bila Anies Baswedan Tak Dikehendaki

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Waketum Partai NasDem Ahmad Ali mengatakan kebijakan partainya mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) akan dilihat di 2024.

Hal itu menanggapi kritikan politikus PDIP Masinton Pasaribu terhadap rencana Koalisi Perubahan beberapa waktu lalu.

Ali menyebut NasDem siap menghadapi risiko di 2024 apabila salah mencalonkan Anies sebagai presiden.

"Saya pastikan (NasDem) akan dihukum oleh rakyat Indonesia kalau dia salah, kalau kemudian Anies itu tidak menjadi kehendak rakyat," kata Ali saat dihubungi, Jumat (17/2/2023).

Baca juga: Anies Baswedan Datang di Jalan Sehat MPW Pemuda Pancasila Kaltim, Masyarakat Berebut Selfie

Sebaliknya, dia menegaskan NasDem akan mendapatkan bonus apabila Anies menang di 2024 mendatang.

"Begitu pun sebaliknya, tapi kalau itu (Anies) menjadi kehendak rakyat, harapan rakyat, saya yakin NasDem pasti akan mendapatkan bonus atau akan dipilih oleh rakyat," ujar Ali.

Dia juga merespons pernyataan Masinton soal koalisi pengusung Anies tak memiliki ide dan gagasan perubahan.

Ali menyarankan agar perlu saling mengomentari kebijakan internal parpol lainnya.

"Kemudian hari ini kita membuat tagline perubahan tapi tidak ada perubahan, gagasan, itu menurut orang, menurut rakyat begitu? Kita enggak tahu. Jadi enggak usah kita saling mengomentari kebijakan internal partai," ungkapnya.

Menurutnya, bagi NasDem tidak bijak ketika mengomentari kebijakan partai politik (parpol) lainnya.

"Nah karena partai ini adalah publik, biarlah masyarakat yang menilai itu apakah kemudian NasDem ini memenuhi ekspektasi masyarakat atau tidak," tegas Ali.

Sebelumnya, politikus PDI Perjuangan (PDIP) Masinton Pasaribu menyindir rencana Koalisi Perubahan antara Partai Keadilan Sejahtera (PKS), NasDem, dan Demokrat.

Masinton menilai koalisi yang akan dibangun ketiga partai politik (parpol) pengusung Anies Baswedan itu tak memiliki ide perubahan.

"Ini yang unik di republik ini, bicara perubahan tapi ide perubahannya enggak ada," kata Masinton dalam sebuah diskusi virtual bertajuk 'Tarik Menarik Safari Politik', Jumat (10/2/2023).

Menurutnya, sebelum membangun koalisi harusnya mempunyai ide atau gagasan tentang perubahan yang dimaksud.

Baca juga: Belum Ramaikan Capres 2024, Masinton Pasaribu: PDIP Utamakan Politik Kebangsaan 

"Harusnya disamakan dulu, ide perubahannya ada baru membangun koalisinya," ujar Masinton.

Masinton menyebut bahwa publik bingung dengan tagline perubahan yang kerap digaungkan PKS, NasDem, dan Demokrat.

"Nah ini kita enggak tahu perubahan tentang apa. Publik tidak disuguhkan perubahan apa sih, bagaimana sih ide besar dari (rencana) Koalisi Perubahan, apa sih yang mau dirubah?" tegasnya.

Lebih lanjut, Masinton menuturkan konsepsi sebuah koalisi sangat penting dimiliki agar ranah perdebatan masuk pada soal gagasan dan ide.

"Jadi kita harusnya masuk dalam ranah perdebatan gagasan, ide. Kalau gagasannya perubahan apa yang berubah?" imbuhnya.