Prabowo Bakal Serius Tindak Lanjuti Hasil Ijtima Ulama, Termasuk Soal Cak Imin sebagai Cawapres

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkapkan, ketua umumnya Prabowo Subianto bakal serius menindaklanjuti hasil Ijtima Ulama Nusantara.

Termasuk soal rekomendasi Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai calon wakil presiden (cawapres).

"Harapannya kan seperti itu. Ya karena itu Pak Prabowo akan mempertimbangkan dengan serius hasil Ijtima para ulama," kata Muzani kepada wartawan, di Sekber Gerindra-PKB, di Jalan Ki Mangunsarkoro No. 1, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (23/1/2023).

Lebih lanjut, Muzani mengatakan peresmian Sekber Gerindra-PKB menambah sinyal bahwa Cak Imin menjadi calon kuat cawapres dari Prabowo Subianto.

"Sekber ini menandakan bahwa kerja sama Gerindra dan PKB makin solid," ucapnya.

Berikut sembilan rekomendasi Ijtima Ulama Nusantara:

1. Menjadikan Ijtima Ulama Nusantara ini sebagai forum silaturahmi para ulama, baik kyai dan maupun nyai, yang concern terhadap politik kebangsaan untuk terus berperan mengedukasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui Partai Kebangkitan Bangsa.

2. Ijtima Ulama Nusantara meminta DPP PKB agar menyerukan kepada seluruh kepengurusan tanfidziah dari mulai pusat sampai ke daerah untuk melakukan komunikasi yang instensif dengan dewan syuro, termasuk memfasilitasi dewan syuro melaksanakan kegiatan yang serupa dengan Ijtima Ulama Nusantara ini sehingga seluruh kebijakan dan produk perjuangan dari PKB bisa tersosialisasi dengan baik di tengah masyarakat.

3. Ijtima Ulama Nusantara memberikan mandat penuh kepada Ketua Umum DPP PKB untuk terus memperjuangkan Gus Muhaimin sebagai pemimpin nasional periode 2024, dan serta juga memberikan hak kepada Gus Muhaimin mengambil keputusan-keputusan yang strategis demi kebesaran PKB.

4. Ijtima Ulama Nusantara juga meminta seluruh pengurus dan kader PKB untuk terus menguatkan komitmen kebangsaan dengan memasang lambang Garuda Pancasila di rumah-rumah kader dan simpatisan PKB.

5. Mendorong pemerintah untuk mewujudkan tata kelola sumber kekayaan negara yang berkeadilan dengan berbagai cara, di antaranya:

a. transparansi pengelolaan keuangan negara;

b. mencegah munculnya oligarki baru;

c. merumuskan kebijakan terkait penghematan dan pencegahan terjadinya pemborosan penggunaan uang negara;

d. mengantisipasi terjadinya krisis ekonomi di tahun tahun mendatang.