Cemberut Saat Bagikan Kaus untuk Warga, Puan: Tidak Boleh Terulang, Pemimpin Harus Tetap Tersenyum

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan permintaan maaf karena memasang wajah cemberut saat membagi-bagikan kaus kepada warga, beberapa waktu lalu.

Video Puan Maharani viral saat membagikan kaos ini terjadi pada 21 September 2022.

Saat itu puan tengah melakukan kunjungan kerja alias blusukan ke Pasar Tradisional Pondok Gede, Bekasi.

Dalam kunjungan kerjanya, puan menyempatkan bersalaman dan membagikan kaos pada sejumlah warga.

"Pokoknya pada kesempatan ini saya minta maaf kalau kemudian kok judes banget, kok cemberut banget, saya minta maaf," kata Puan hadir di program Rosi KompasTV dikutip Tribunnews.com, Sabtu (15/1/2022).

Putri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri itu mengatakan, saat itu cuaca sedang panas dan terik.

"Situasinya saat itu panas banget, terik, kemudian rakyat banyak. Ada yang mau salaman, ada yang mau kaos," kata Puan.

"Sebagai manusia ada juga kadangkala, jadi bad mood karena panas, rakyat banyak, kemudian situasi tidak mendukung dan lain sebagainya. Tapi intinya saya minta maaf itu aja yang bisa saya katakan pada kesempatan ini," ujarnya.

Puan mengatakan, hal itu menjadi pelajaran penting bagi dirinya.

"Sangat lesson learn, ngga boleh terulang, pemimpin dalam situasi apapun harus tetap tersenyum," ujarnya.

Sebelumnya, video viral Puan Maharani itu juga pernah mendapat tanggapan dari Ketua DPP PDIP, Said Abdullah.

Said mengatakan, sambutan masyarakat di luar prediksi Puan dan tim.

"Mbak Puan itu sangat familier, sangat humble kalau ketemu sama masyarakat."

"Kalau Mbak Puan itu tidak humble, seakan-akan mukanya Mbak Puan tidak merakyat, kemudian untuk apa kira-kira Mbak Puan turun ke bawah," jelas Said di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta (27/9/2022).

Ketua Banggar DPR RI itu mengatakan, Puan selalu ingin turun ke bawah untuk tahu apa yang diinginkan oleh publik.

Baca juga: Video Puan Maharani Cemberut Saat Bagikan Kaos di Bekasi Jadi Sorotan, Begini Respon Politisi PDIP