PSI Sebut Sistem Pemilu Proporsional Tertutup adalah Kemunduran Demokrasi, Berikut Penjelasannya

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Jurubicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dedek Prayudi, mengatakan sistem Pemilu proporsional tertutup adalah sebuah kemunduran demokrasi.

"Dari sudut pandang demokrasi jelas ini adalah sebuah kemunduran," kata Dedek, kepada Tribunnews.com, Sabtu (14/1/2023).

Menurutnya, partisipasi publik yang seharusnya ditambah malah dipangkas.

"Ini artinya partisipasi publik yang tadinya harusnya ditambah menjadi rakyat terlibat di saat perekrutan calon legislatif (caleg), malah semakin dipangkas lagi sampai rakyat ini jadi enggak tahu," jelas Dedek.

Dengan demikian, Dedek mengatakan, yang memilih wakil rakyat itu bukan rakyatnya sendiri.

Sementara itu, Jurubicara PSI itu menyebut, sistem proporsional tertutup akan memunculkan kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat.

"Nah para caleg dari partai politik kemudian tidak berupaya untuk merebut suara atau hatinya rakyat ke lapangan, tapi mereka akan berupaya untuk merebut hati petinggi partainya," ucapnya.

Hal itu, kata Dedek, dilakukan para caleg untuk mendapatkan nomor urut satu, dua, ataupun tiga.

"Dan ketika mereka terpilih maka ada semacam utang ke elit-elit partai tersebut," katanya.

Baca juga: PSI Ancam Akan Geruduk Gedung MK Jika Sistem Proporsional Tertutup Disahkan

Hal tersebut menurutnya berbeda dengan sistem proporsional terbuka, dimana hubungan emosional akan terbangun dengan rakyat, bukan dengan elit partai.

"Esensi demokrasi kan sebenarnya di situ. Jadi wakilnya sendiri yang memilih para wakilnya karena memang kedaulatan ada di tangan rakyat," ucap Jurubicara PSI itu.