Sabtu, 4 Oktober 2025

Bursa Capres

PKS Minta NasDem Terbuka Soal Sosok Cawapres yang Didorong Dampingi Anies Baswedan

(PKS) meminta Partai Nasdem terbuka soal sosok calon wakil presiden (cawapres) yang didorong untuk dapat mendampingi Eks Gubernur DKI Jakarta Anies

Penulis: Igman Ibrahim
Editor: Johnson Simanjuntak
Humas Partai Demokrat/Humas Partai Demokrat
PKS Minta NasDem Terbuka Soal Sosok Cawapres yang Didorong Dampingi Anies Baswedan 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta Partai Nasdem terbuka soal sosok calon wakil presiden (cawapres) yang didorong untuk dapat mendampingi Eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Pilpres 2024.

Juru Bicara PKS M. Kholid mengatakan partai NasDem disebut telah mendorong salah satu nama cawapres yang dinilai bisa menjadi pertimbangan untuk koalisi perubahan.

"Di meja perundingan sekarang ada Kang Aher dan Mas AHY, kabarnya Nasdem ada usulan yang lain tapi masih di media, belum resmi ke tim kecil. Jadi pembahasan masih dinamis," kata Kholid saat dikonfirmasi, Sabtu (14/1/2023).

Karena itu, Kholid meminta agar partai NasDem untuk terbuka mengusulkan satu nama cawapres yang bisa menjadi bahan pertimbangan di koalisi perubahan.

"Yang official baru PKS dan Demokrat yang ajukan. Kami justru berharap kepada Nasdem lebih baik usulkan resmi siapa kandidat usulan Nasdem. Karena banyak sekali di media wacana yang akan diusulkan. Tapi sampai sekarang belum ada yang secara resmi diusulkan oleh Nasdem," ungkapnya.

PKS, kata Kholid, tak akan memaksakan kehendak mendorong kadernya untuk menjadi cawapres yang mendampingi Anies Baswedan. Namun, cawapres tersebut harus memiliki empat kriteria penting.

Dijelaskan Kholid, keempat kriteria itu adalah sosok itu harus memiliki kapasitas yang menang yang paling tinggi, kapasitas memimpin yang baik, kapasitas mempersatukan dan sosok itu diterima oleh Anies Baswedan.

Baca juga: PKS Sebut NasDem Belum Usulkan Khofifah ataupun Yenny Wahid Jadi Cawapres Anies Baswedan

"PKS sendiri akan bersikap rasional dan obyektif. Kami percaya mekanisme musyawarah mufakat bisa dijalankan. Semua usulan itu hak partai. karena kita equal partnership. Tapi usulan itu harus diuji bersama mana yang terbaik," tukasnya.

Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved