Bocorkan Soal Reshuffle, Wapres Maruf Amin: Presiden Serap Informasi Kinerja para Menteri

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin ikut angkat bicara soal Reshuffle kabinet.

Menurut Ma'ruf Amin, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat kapan saja melakukan reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Maju.

Orang nomor dua di Indonesia itu pun membocorkan soal kandidat para menteri yang bakal direshuffle.

Sebelum memutuskan mereshuffle para menterinya, pasti Jokowi sudah mengantongi kinerja mereka.

Terpisah Wasekjen Partai NasDem, Hermawi Taslim buka suara terkait isu reshuffle kabinet yang akhir-akhir ini ramai diperbincangkan publik.

Hermawi heran mengapa isu reshuffle kabinet ini selalu ditujukan kepada NasDem.

Wasekjen NasDem ini pun mempertanyakan apa problem dari NasDem sehingga menteri-menterinya yang berada di Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus mundur.

Menurut Hermawai isu reshuffle kabinet yang ditujukan kepada NasDem ini sudah terlalu personal.

Hermawi meyakini, semua partai pasti melakukan evaluasi masing-masing, terlepas dengan ada tidaknya reshuffle kabinet ini.

Begitu pula dengan NasDem yang juga mengevaluasi para kadernya.

Bahkan Herwawi menyebut evaluasi pada kader NasDem ini telah dikirimkan juga kepada Presiden Jokowi.

Namun hasil evaluasi kader NasDem tersebut dikirim secara tertutup.

Wapres Ma'ruf Amin: Reshuffle di Tangan Presiden

Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin mengatakan Presiden Joko Widodo dapat kapan saja melakukan reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Maju.

Menurut Ma'ruf, menteri yang bakal direshuffle, adalah yang memiliki kinerja kurang baik.

"Kalau soal reshuffle itu adalah hak prerogratif dari presiden dan presiden kapan saja bisa melakukan reshuffle. Kalau dilihat misalnya ada pembantunya menterinya yang tidak form, yang tidak bekerja dengan baik," ujar Ma'ruf di Masjid At-Taqwa, Matraman, Jakarta, Jumat (6/1/2023).

Dirinya mengatakan Jokowi selama ini menyerap semua informasi mengenai kinerja para menteri.

Meski begitu, Ma'ruf menegaskan bahwa Jokowi memiliki hak prerogatif untuk mengganti para menterinya.

"Orang bisa lihat dan itu hak prerogratif presiden. Nanti presiden yang memutuskan semua. Nanti masuk semua informasi informasi itu menteri itu kaya gini, menteri ini kaya gini," ucap Ma'ruf.

Ma'ruf mengatakan seluruh keputusan reshuffle ada di tangan Presiden Jokowi.

"Itu nanti di tangan presiden. Tunggu saja. Kalau presiden mau pasti ada reshuffle," pungkas Ma'ruf.

Sebelumnya, Presiden Jokowi memberikan sinyal akan ada reshuffle atau perombakan kabinet Indonesia Maju pada hari ini.

“Besok,” kata Jokowi seusai meninjau Kawasan PT Pertamina, Hulu Rokan, Dumai, Riau, Kamis (5/1/2023) kemarin.

Kendati demikian, mantan Gubernur DKI Jakarta itu tak memastikan apakah reshuffle tersebut jadi dilakukan hari ini.

“Ya besok, bisa Jumat, bisa Senin, bisa Selasa, bisa Rabu," ucapnya.

Di Tengah Isu Reshuffle Kabinet, NasDem Klaim Telah Evaluasi Kader dan Kirim Hasilnya ke Jokowi

Wasekjen Partai NasDem, Hermawi Taslim buka suara terkait isu reshuffle kabinet yang akhir-akhir ini ramai diperbincangkan publik.

Hermawi heran mengapa isu reshuffle kabinet ini selalu ditujukan kepada NasDem.

Wasekjen NasDem ini pun mempertanyakan apa problem dari NasDem sehingga menteri-menterinya yang berada di Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus mundur.

"Kita hanya mengatakan kok ini berisik sekali, kenapa ini yang disasar NasDem, apa problemnya," kata Hermawi kata Hermawi dalam tayangan Program Sapa Indonesia Malam Kompas TV, Kamis (5/1/2023).

Baca juga: Nasib 3 Menteri NasDem Jelang Reshuffle hingga Menkominfo Bantah Mundur dari Kabinet

Menurut Hermawai isu reshuffle kabinet yang ditujukan kepada NasDem ini sudah terlalu personal.

Hermawi meyakini, semua partai pasti melakukan evaluasi masing-masing, terlepas dengan ada tidaknya reshuffle kabinet ini.

Begitu pula dengan NasDem yang juga mengevaluasi para kadernya.

Bahkan Herwawi menyebut evaluasi pada kader NasDem ini telah dikirimkan juga kepada Presiden Jokowi.

Namun hasil evaluasi kader NasDem tersebut dikirim secara tertutup.

"Nah ini kan sudah terlalu personal, padahal kita tahu semua partai melakukan evaluasi."

"Kita juga melakukan evaluasi, tapi kita melakukan evaluasi kita kirim kepada Presiden secara tertutup karena itu menyangkut evaluasi orang-orang," ungkap Hermawi.

Baca juga: Isu Reshuffle Kabinet Menguat, NasDem: Sudah Biasa

Lebih lanjut Hermawi menanyakan, dimana letak tidak gentle dari NasDem.

Karena NasDem sendiri sudah terang-terangan melakukan deklarasinya kepada Anies Baswedan untuk menjadi capres.

"Kalau tadi dikatakan 'kalau gentle' dimananya tidak gentle NasDem, sudah terang-terangan kita mendeklarasikan Anies," imbuhnya.

Hermawi menegaskan NasDem akan terus bersama Presiden Jokowi hingga 2024 mendatang.

Sementara terkait Anies Baswedan, itu adalah urusan NasDem pada 2024-2029 setelah Presiden Jokowi lengser.

"Kita akan bersama Jokowi hingga 2024. Bicara soal Anies itu bicara soal 2024-2029," pungkasnya.

Dua Menteri NasDem Berpotensi Besar Kena Reshuffle, Johnny G Plate Tetap Bertahan?

Wacana kocok ulang atau reshuffle menteri di kabinet Presiden Jokowi kian mencuat.

Sejumlah menteri dari Partai NasDem disebut-sebut berpotensi besar terkena reshuffle.

“Jika reshuffle jadi diekseskusi oleh Presiden Jokowi dan Nasdem adalah partai yang terdampak, maka pilihan bisa mengurangi jatah kursinya atau malah benar-benar dikeluarkan dari kabinet,” kata pengamat politik Agung Baskoro, saat dihubungi, Kamis (5/1/2023).

Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis (TPS) ini menilai bahwa Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (MenLHK) Siti Nurbaya Bakar berpotensi dilengserkan dari jabatannya.

“Karena keduanya menteri yang sering mendapat kritikan tajam oleh PDIP,” kata Agung.

Baca juga: Jika Ada Reshuffle, Pengamat Militer Klaim Mantan Panglima TNI Andika Perkasa Layak Dipertimbangkan

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate yang juga Sekretaris Jenderal NasDem berpeluang tetap bertahan di dalam kabinet Jokowi.

Alasannya, menurut Agung, lantaran posisi Johnny yang strategis di partai.

Kata dia, posisi sebagai sekretaris jenderal partai merupakan perpanjangan tangan dari Ketua Umum NasDem Surya Paloh.

“Ini alarm keras dari Presiden Jokowi kepada Surya Paloh terkait sikap politik yang diambil karena mendeklarasikan Anies sebagai capres,” katanya.

Meski kursi Mentan dan MenLHK yang berpotensi besar terkena reshuffle, Agung menyebut bahwa tak menutup kemungkinan pula Jokowi bakal melengserkan seluruh menteri NasDem dari kabinet kerjanya.

“Mengurangi jatah menteri hanya salah satu opsi. Bisa saja Nasdem dikeluarkan dari kabinet yang berarti ketiga menteri NasDem direshuffle,” tuturnya.

Nasdem Bantah Soal Isu Johnny Plate Mundur Dari Jabatan Menkominfo: Enggak Benar

Beredar isu bahwa Johnny G Plate akan mundur dari jabatan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo).

Kabar itu muncul seiring isu reshuffle atau perombakan kabinet yang menyasar menteri dari Partai NasDem.

Elite Partai Nasdem membantah keras isu tersebut.

"Enggak benar. Saya barusan bicara sama pak Johnny," kata Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali, kepada wartawan, Kamis (5/1/2023).

Ahmad Ali mengaku telah berkomunikasi dengan Johnny G Plate. Tak ada pembicaraan mengenai kabar pengunduran diri tersebut.

"Kalau untuk mundur enggak," ujarnya.

Ali juga tak mengetahui apakah isu tersebut sudah didengar oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh.

Dia menegaskan kembali bahwa kabar tersebut tak benar.

"Pak Surya lagi di luar negeri. Tapi menurut kami kabar itu enggak benar," tandasnya.

Menteri Johnny G Plate Bantah Isu Mundur dari Kabinet

Belakangan berhembus kabar bahwa kader Partai Nasdem di pemerintahan Jokowi-Maruf Amin, Johnny G Plate, mundur dari jabatan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo).

Kabar pengunduran diri Johnny G Plate ini mencuat seiring dengan menguatnya isu perombakan kabinet yang akan dilakukan Presiden dalam waktu dekat.

Terkait hal ini Johnny membantah mundur dari anggota Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Ia pun meminta kepada pihak manapun agar informasi apapun yang didistribusi dan ditransmisikan kepada masyarakat agar lebih dulu dikonfirmasi.

"Marilah kita bersama menjaga agar informasi yang di distribusi dan ditransmisikan kepada masyarakat terlebih dahulu harus dikonfirmasi agar akurasinya dapat dipertanggungjawabkan dan demi mencerdaskan masyarakat," kata Johnny kepada wartawan, Kamis (5/1/2023).

"Hingga saat ini kami masih melaksanakan tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh bapak Presiden sebagai anggota kabinet Indonesia Maju," jelasnya.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Nasdem ini pun menegaskan bahwa perkara membentuk maupun mengubah atau mengganti anggota kabinet sepenuhnya jadi hak prerogatif Presiden Jokowi.

Dirinya percaya setiap partai politik dapat paham dan memaklumi apapun keputusan yang dipilih oleh Presiden.

"Kami percaya dan yakin bahwa setiap partai politik di Indonesia memahami, memaklumi dan menjaga hak Konstitusional Prerogative Rights President tersebut," tuturnya.

Sebelumnya Johnny sempat berbicara soal desakan evaluasi dua menteri dari Partai Nasdem yang mencuat seiring adanya kabar reshuffle kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Ia menyatakan reshuffle adalah hak dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kata dia seluruh partai politik, termasuk Nasdem yang memiliki perwakilan di Kabinet Indonesia Maju harus siap dengan apapun keputusan Presiden Jokowi.

Bahkan Johnny sendiri mengaku siap jika dirinya kena reshuffle. Menurutnya sebagai seorang pembantu presiden, ia akan mematuhi apapun arahan dari sang kepala negara.

"Secara pribadi, apalagi, kita di sini kan sebagai pembantu presiden. Melaksanakan kebijakan dan arahan presiden, itu sepenuhnya ada di presiden. Apa pengaruhnya pendapat pribadi saya terhadap keputusan presiden, yang ada itu keputusan presiden," kata Johnny beberapa waktu lalu. (tribun network/thf/Tribunnews.com)