Reshuffle Kabinet
Jokowi Didesak Segera Bersikap soal Isu Reshuffle, tak Perlu Ada Teka-teki Solid Tidaknya Pemerintah
Boni Hargens mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera mengambil sikap perihal isu reshuffle atau perombakan kabinet.
Ali menegaskan reshuffle Kabinet Indonesia Maju merupakan kewenangan Presiden Jokowi.
"Apa masalahnya? Itu haknya dia (Jokowi) kok," kata Ali kepada Tribunnews.com, Sabtu (24/12/2022).
Baca juga: Pengamat Soal Isu Reshuffle: Hubungan Jokowi dan Surya Paloh Lagi Nggak Bagus
Terkait kabar dua menteri NasDem diisukan bakal dicopot, Ali meresponsnya dengan santai.
"Kalau Kemudian (Menteri) NasDem direshuffle oleh pemerintah saya menganggap mungkin kader NasDem dianggap tidak cakap dalam membantu Jokowi," ucapnya.
Ali menegaskan reshuffle merupakan hak prerogatif Jokowi yang tak bisa diganggu oleh siapapun.
"Apa masalahnya buat kami? Kan kewenangan copot dan tidak copot Jokowi. Kalau kemudian dia mencopot apa kami harus berani?" ujar dia.
Lebih lanjut, ia memastikan NasDem berkomitmen terus mendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf hingga 2024.
Terbukti, kata Ali, ketika partai besutan Surya Paloh tersebut mendukung Jokowi sejak periode pertama hingga kedua.
"Kami menjaga komitmen itu mendukung Jokowi sejak awal 2014 (periode pertama) sampai dengan 2024 kan," ungkapnya.
Menurut Ali, komitmen tersebut terus dijaga Partai NasDem hingga pemerintahan Jokowi selesai.
"Nah terjaganya komitmen itu bagi kita enggak bisa dilanggar," tuturnya.
PDIP Minta Menteri NasDem Dievaluasi
Isu reshuffle tersebut pun mengundang rekasi dari Ketua DPP PDIP Bidang Ideologi dan Kaderisasi Perjuangan Saiful Hidayat alias Djarot.
Djarot berharap Jokowi untuk mengevaluasi beberapa menterinya. Apalagi, beberapa tahun terakhir kinerja beberapa menteri dirasa membuat negara mengalami kemunduran.
Djarot pun menyoroti satu contoh saat ini Indonesia masih melakukan impor beras. Padahal dulu, katanya, Indonesia sudah berbicara banyak ihwal swasembada beras.