Ombudsman RI Ungkap Ada Satu Wilayah yang Tidak Beri Izin Penilaian Kepatuhan Standar Layanan Publik
Ombudsman RI mengungkapkan, ada satu wilayah yang tidak memberi izin untuk dilakukan penilaian kepatuhan standar pelayanan publik.
Penulis:
Ibriza Fasti Ifhami
Editor:
Daryono
lihat foto
Ibriza
Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih, dalam konferensi pers, di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (22/12/2022).
3. Pemprov Jawa Tengah (93,14).
Kemudian, 3 besar lembaga dengan kepatuhan standar pelayanan publik terbaik, yaitu:
1. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM (90,46).
2. Perpustakaan Nasional atau Perpusnas (89,16).
3. Lembaga Survei Film (88,41).
Terakhir, 3 besar Kementerian dengan kepatuhan standar pelayanan publik terbaik, yaitu:
1. Kementerian Keuangan RI (95,83).
2. Kementerian Pertanian RI (94,25).
3. Kementerian Komunikasi dan Informatika (92,70).
(*)
![[FULL] Kesaksian Warga Lubang Buaya saat G30S/PKI: Sumur Berisi Mayat 6 Jenderal Milik Seorang Guru](https://img.youtube.com/vi/FVVk2wuyxiU/mqdefault.jpg)
