BKKBN Lakukan Pemutakhiran Data Keluarga, Dalam Setahun Jumlah Keluarga Bertambah 2,2 Juta

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) telah menyelesaikan Pemutakhiran Pendataan Keluarga 2021 (PK-21) Tahun 2022.

Hasilnya, dalam jangka waktu satu tahun jumlah keluarga Indonesia bertambah sebanyak 2.271.917 keluarga.

Pada PK-21 jumlah keluarga di Indonesia tercatat sebanyak 68.487.139 keluarga.

Dari hasil Pemutakhiran PK-21 tahun 2022 yang berlangsung dari bulan September hingga November 2022, ada penambahan jumlah keluarga menjadi 70.759.056 keluarga.

BKKBN berhasil memutakhirkan 35.309.446 dari 68.487.139 Data Keluarga Indonesia hasil Pendataan Keluarga tahun 2021 (PK-21) dalam Pemutakhiran PK-21 Tahun 2022.

“Produk data mikro hasil pemutakhiran pendataan keluarga ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai rujukan intervensi operasional di lapangan yang memberi keyakinan bahwa program yang dirancang dapat terdeliver secara cepat dan tepat pada keluarga yang membutuhkan,” kata Kepala BKKBN Hasto Wardoyo di acara Diseminasi Hasil Pemutakhiran PK-21 tahun 2022 dan Forum Data Stunting di Hotel Santika Premiere ICE BSD City, Tangerang, Senin (19/12/2022).

Baca juga: Kegunaan Sertifikat Elsimil BKKBN: Sebagai Syarat Daftar Nikah di KUA, Berikut Cara Pendaftarannya

Menurut Hasto, BKKBN berhasil memutakhirkan 35.309.446 dari 68.487.139 Data Keluarga Indonesia dalam pemutakhiran PK-21 tersebut.

Pendataan keluarga dan pemutakhirannya memuat data by name by address yang dilengkapi dengan informasi karakteristik sosial ekonomi.

Hasto menjelaskan, pemutakhiran pendataan keluarga memiliki tiga tujuan.

Pertama meningkatkan cakupan dan kualitas data keluarga by name by address hasil pendataan keluarga 2021.

Kedua, menyediakan data operasional di lini lapangan serta data perhitungan indikator kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga.

Ketiga, kepentingan perencanaan, pengambilan kebijakan, analisis dan intervensi program pembangunan berbasis keluarga termasuk penghapusan kemiskinan ekstrem dan percepatan penurunan stunting.

Baca juga: Apa Itu Sertifikat Elsimil BKKBN? Didapatkan Erina Gudono sebagai Syarat Pernikahan

Selain itu, kata Hasto, atas koordinasi Kemenko PMK bersama Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Setwapres, Kementerian Dalam Negeri dan BPS, telah dilakukan pemeringkatan tingkat kesejahteraan dari desil 1 hingga 10.

Di sisi lain, pendataan keluarga juga dapat memberikan informasi peta keluarga-keluarga berisiko stunting.

“Persoalan kemiskinan ekstrem dan stunting tentunya saling berkaitan. Dari data P3KE tercatat bahwa diantara 6,6 juta keluarga yang berada pada 10 persen pendapatan terbawah atau desil 1 sekitar 4,9 juta adalah keluarga sasaran yang mana 3,9 jutanya merupakan keluarga berisiko stunting atau 80 persen dari keluarga sasaran desil satu,” ujar Hasto.