Politisi PDI Perjuangan: Pembangunan di Indonesia Harus Berbasis Data  

Sementara itu, Founder Data Desa Presisi (DDP) Dr Sofyan Sjaf mengapresiasi keteguhan dan perjuangan Rieke yang selalu menyorot persoalan angka-angka dan data pemerintah yang tidak akurat mulai dari tingkat desa.

Sehingga membuat upaya pembangunan yang seyogyanya dimulai dari desa tidak berjalan dengan semestinya.

Dr Sofyan mengatakan, ternyata setelah 77 tahun Indonesia merdeka, Indonesia masih dipertontonkan bagaimana kevalidasian data masih diragukan.

"Bayangkan setelah 77 tahun Indonesia merdeka, data kita masih invalid," katanya.

"Kemudian saya melakukan penelitian di tahun 2017, ditemukan 47,13 persen data yang digunakan pemerintah hari ini untuk melakukan pengukuran pembangunan, apakah itu indesk pembangunan manusia, indeks pembangunan pemuda danlainnya dipakailah data yang berasal dari desa, yang bersumber dari profil desa ternyata tingkat erornya 47,13 persen. Tidak sesuai dengan kondisi aktual desa. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan perencanaannya, bagaimana dengan implementasinya, dan monitoring evaluasinya," ujarnya.

Dr. Sofyan menyebut, persoaln tersebut terbukti saat pandemi Covid-19 melanda. Pemerintah mengalami kesulitan dalam penyaluran bantuan karena tidak menemukan data masyarakat yang vald.

"Itu terbukti saat Covid-19, memberikan ruang bahwa informasi tentang orang miskinpun tidak diketahui," ujarnya.

Rektor Universitas Jember Dr. Iwan Taruna mengatakan, tentu peraturan-peraturan yang disusun harus bercerminkan nilai-nilai Pancasila.

Baca juga: Konferensi Asia-Afrika 1955 Bukan Arsip Belaka, Rieke Diah Pitaloka: Petunjuk Masa Depan Dunia

Dia berharap materi Rieke dengan pengalamannya mampu mewujudkan perjuangan terkait angka presisi tersebut.

"Karena itu saya atas nama civitas akademi benar-benar mengucapkan terima kasih kepada ibu Rieke atas kehadirannya di Jember, kemudian juga Pak Syam dalam memberikan kuliah umumnya," ujarnya.