Pemerintah Diminta Minta Maaf Kepada Soekarno dan Keluarga, NasDem: Tanya Sama PDIP
Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali merespons permintaan PDIP agar negara meminta maaf kepada Soekarno (Bung Kano) dan keluarganya.
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali merespons permintaan PDIP agar negara meminta maaf kepada Soekarno (Bung Kano) dan keluarganya.
Ali mengatakan NasDem tak memiliki kewenangan untuk mengomentari permintaan partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu.
"Tanya sama PDIP," kata Ali pada sela-sela acara rangkaian HUT Partai NasDem di JCC Senayan, Jakarta, Kamis (10/11/2022).
Ali pun mengingatkan agar tak bertanya pada partainya terkait kebijakan-kebijakan partai lain.
"Ya, menilai etis tidaknya itu kan bukan di Partai NasDem. Jangan tanyakan kebijakan partai lain kepada Partai NasDem," ujarnya.
Baca juga: TAP MPRS 33/1967 Dicabut, PDIP Harap Pemerintah Minta Maaf ke Soekarno, Gerindra: Permintaan Lucu
Selain itu, Ali mengaku tak mempunyai kapasitas untuk mengomentari permintaan PDIP itu.
"Saya enggak punya kapasitas untuk jawab itu, ya kan," ucapnya.
Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah menyatakan pihaknya menyampaikan terima kasih kepada Presiden Jokowi yang dalam pidato kenegaraannya telah menegaskan kesetiaan Bung Karno terhadap bangsa dan negara dari masa era prakemerdekaan maupun setelahnya.
Basarah menganggap Presiden Jokowi sudah menghapuskan tuduhan yang pernah diberikan TAP MPRS Nomor 33 Tahun 1967 mengenai dugaan pengkhianatan Bung Karno kepada bangsa dan negara melalui dukungan pemberontakan G30S PKI pada 1965 lalu.
Baca juga: PDIP Harap Pemerintah Minta Maaf ke Soekarno dan Keluarga
“Pak Jokowi katakan tidak terbukti karena telah diberikannya gelar pahlwan nasional pada Bung Karno, di mana syarat di dalam UU tersebut seorang tokoh nasional, tokoh bangsa dapat memperoleh gelar pahlawan nasional oleh Presiden SBY pada 2012 lalu, sesungguhnya tuduhan yang telah diberikan oleh TAP MPRS Nomor 33 Tahun 1967 itu tidak terbukti,” jelas Basarah.
Terkait langkah selanjutnya, Basarah mengatakan dibutuhkan proses rehabilitasi nama baik Bung Karno.
“Karena itu, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Presiden Jokowi yang telah memberikan penegasan, pendidikan politik pada bangsa Indonesia betapa seorang Proklamator Bangsa, Pendiri Bangsa, Bapak Bangsa, betul-betul seorang patriotik sejati, yang setia sampai akhir hidupnya pada bangsa dan negara Indonesia. Kita tunggu babak sejarah selanjutnya, agar proses rehabilitasi nama baik Bung Karno dapat dilakukan,” tegas Basarah.
