Kehadiran Provinsi Baru di Papua Dinilai Buat Masyarakat Bumi Cendrawasih Lebih Sejahtera dan Damai
Toni Wanggai, menilai adanya 3 provinsi baru di Papua menjawab berbagai permasalahan dalam konteks otonomi khusus (otsus).
lihat foto
Maka itulah, dikatakan Boni, pemekaran merupakan skenario percepatan pembangunan infrastruktural dan pembangunan manusia sekaligus.
Penciptaan daerah-daerah otonom baru, dikatakan Boni, dalam paradigma pembangunan universal, diterima sebagai jalan alternatif dalam mengakhiri kebuntuan pembangunan, terutama di daerah terpencil dan rawan konflik.
"Pemekaran merupakan peluang potensial bagi masyarakat Papua dalam memajukan diri dalam semua gatra kehidupan," kata dia.
Baca juga: Kemendagri Gelar Rapat Koordinasi Percepatan Penyerahan Aset 3 DOB Provinsi Papua
Boni memahami bahwa DOB seringkali dikritik karena melahirkan raja-raja kecil baru yang senafas dengan perluasan korupsi di tingkat daerah.
"Hal itu sering terjadi di semua negara dengan budaya politik parokial, tetapi sebaliknya penciptaan DOB justru meningkatkan peluang pengawasan dan efektivitas kerja kelompok masyarakat sipil dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Setiap peluang korupsi dan abuse of power akan dengan mudah dilihat dan ditindak oleh masyarakat sipil dan penegak hukum.” kata dia
Salah satu tokoh Papua asal Kaimana, Ismail Sirfefa menyatakan bagaimana kebijakan DOB dan Otsus secara substansi sudah sangat bagus.
"Upaya pemerintah dapat mensejahterakan masyarakat, bagaimana menghilangkan rentang kendali, sehingga pelayanan aksesibilitasnya terjangkau. Tapi ini perlu dikawal pelaksanaannya karena dihadapkan dengan sejumlah persoalan," tandas dia.
