Mantan Kepala Bappenas: Jakarta Tanpa Status Ibu Kota Tetap Eksis, Tak Akan Redup

TRIBUNNEWS.COM - Mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Andrinof Chaniago, Jakarta akan tetap eksis meski nantinya tidak lagi menyandang status Ibu Kota.

Pemindahan Ibu Kota Negara ke wilayah Nusantara di Kalimantan Timur dinilainya tidak akan membuat Jakarta atau Pulau Jawa akan redup.

"Akan tetap eksis. Jakarta akan redup? Pulau Jawa juga akan redup? tentu saja tidak. Tidak ada yang dikhawatirkan," ujarnya dalam Diskusi Multiperspektif yang digelar Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (UI), Rabu (26/10/2022).

Acara diskusi itu juga menghadirkan para tokoh pada bidangnya seperti Prof Irfan Ridwan Maksum, Dr Yayat Supriatna dan Prof Paulus Wirutomo.

Andrinof memaparkan, justru dengan pemindahan Ibu Kota ke Kaltim memberi peluang bagi Jakarta untuk berbenah diri.

Menurutnya cepat atau lambat, tekanan urbanisasi ke Jakarta dan kota-kota di sekitarnya Tangerang, Depok, Bogor dan Bekasi atau (Bodetabek) akan menurun.

Baca juga: Mendagri Tito Karnavian Minta Masyarakat Kaltara Dukung Pembangunan IKN Nusantara

"Suatu wilayah yang sebagian fungsinya dipindahkan ada impilikasi kewenangan."

"Tapi itu bukan masalah, kewenangan untuk mendukung urusan. Tetapi Jakarta tetap akan tumbuh terus dengan berbagai hal yang mendukung kemajuan kota," terang dia.

Jakarta Tetap Jadi Kota Megapolitan

Lebih lanjut Andrinof yang juga pendiri gerakan Visi Indonesia 2033 menjelaskan, kapasitas Jakarta sebagai kota megapolitan tak ada berkurang.

Termasuk sumber pendapatan utama yakni anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).

Di mana kata dia, dengan APBD sebesar Rp 70 triliun lebih, Jakarta menjadi daerah yang memiliki anggaran sangat besar. Jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi di Jawa lainnya, perbandingannya jauh.

"Jakarta pegang Rp 70 triliun, provinsi lain paling dengan jumlah orang (warga) yang sama dengan Jakarta hanya Rp 10 triliunan."

"Makanya sangat bisa peningkatan kualitas kota dengan sumber anggaran cukup. Jadi kapasitas potensinya besar sekali," jelas dia.

Baca juga: Mendagri Tito Karnavian Minta Masyarakat Kaltara Dukung Pembangunan IKN Nusantara

Dikatakan Andrinof, di sisi lain, sumber masalah struktural Jakarta adalah pertumbuhan penduduk yang tinggi di kawasan pinggiran Jakarta, dengan tingkat pertimbuhan sekitar 3,5-4 persen per tahun.

Urbanisasi yang tinggi ke Jabodetabek dinilai sumber munculnya berbagai masalah bagi kota Jakarta, mulai soal sampah, kemacetan, polusi, banjir dan sebagainya.

Munculnya IKN sebagai magnet baru di Kawasan Tengah dan Timur, ungkap Andrinof, akan mengendurkan laju kedatangan penduduk ke Jabodetabek.

"Kemudian dengan pemindahan itu, harus kita sambut dengan agenda menata Jakarta untuk menjadi berkualitas secara lingkungan, ekonomi dan sosial."

"Salah satu langkah strategis adalah dengan memperbanyak hunian vertikal dan membangun kawasan-kawasan terpadu. Jakarta harus menuju kota seperti Kota Taipei dan Singapura yang model huniannya didominasi oleh hunian vertikal," ungkapnya.

Dia menambahkan, pembangunan IKN adalah proses jangka panjang yang tentunya bisa menciptakan multiplier effect terhadap banyak wilayah di Indonesia, tak hanya Kaltim saja.

Untuk itu dengan pecahnya magnet Kota Jakarta atau bergesernya Ibukota, Andrinof mengatakan bicara efeknya tidak hanya pada Jakarta.

Tetapi, jelas, pemindahan ibukota itu memberi peluang bagi Jakarta untuk menata diri.

Terlebih, lanjutnya, pembangunan Jakarta harus menjadi pelajaran, sehingga kawasan satelit di sekitarnya bisa benar-benar tak terjadi ketimpangan jika dibandingkan Ibu Kota.

"Ini bicara pemerataan. Kawasan luar Jawa penduduk sedikit, pulaunya banyak, tetapi kesejahteraannya kurang."

"Ini kita perbaiki lewat IKN. Jangan mengulang Jakarta dengan Jabodetabeknya. Daerah satelit seperti Tenggarong, Samarinda, Penajam dan Kota Baru menjadi wilayah sangat penting," ungkap dia.

Sementara Prof Paulus Wirutomo dari UI, menerangkan, Jakarta punya peran tak kalah penting dalam penataan masyarakatnya.

Mengingat pengangguran, kesenjangan, pembangunan yang tak mengakar, menjadi masalah serius.

Untuk itu jika tak mendapatkan status Ibu Kota, Jakarta harus berbenah untuk mengatasi kesenjangan dalam kehidupan masyarakatnya.

"Starteginya membangun dari komunitas yang kecil. Di Singapura itu RT dan RW-nya mempunyai community center."

"Itu jadi kadi kekuatan masyatrakat yang bisa mendidik manusia kota. Makanya kalau ke Singapura kita kan tiba-tiba berubah jadi disiplin," ujar dia.

Jokowi Tinjau Progres IKN

Sementara itu terbaru, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau pembangunan infrastruktur kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (25/10/2022).

Jokowi menyampaikan sejumlah progres infrastruktur seperti pembangunan bendungan, pengembangan lahan, serta akses jalan berjalan dengan baik.

"Land development untuk kementerian, untuk gedung wakil presiden, untuk gedung presiden, semuanya sudah saya lihat dalam proses persiapan-persiapan."

"Pembangunan infrastruktur jalan juga sudah dimulai, utamanya yang jalan tol dari IKN ke Balikpapan. Saya kira ini progres yang baik," ucap Jokowi dalam keterangannya di Bendungan Sepaku Semoi, dikutip dari Setkab.

Jokowi menuturkan progres secara keseluruhan dapat terlihat pada bulan Januari mendatang.

Menurut Jokowi, progres pusat perekonomian baru juga akan terlihat.

Sehingga diharapkan pembangunan wilayah IKN dapat terus berjalan dengan baik.

"Nanti bisa kita lihat di bulan Januari insyaallah kalau bukan hanya gedung-gedungnya pemerintah, tetapi private sector (sektor swasta), investor, PPP (public private partnership) sudah pada masuk dan mulai."

"Ini yang nanti akan menggeliatkan IKN betul-betul sebagai pusat perekonomian baru dan kita harapkan ini terus bergerak," tutur Kepala Negara.

Adapun Presiden melakukan kunjungan kerja ke IKN melewati jalur laut yang akan menjadi wilayah transportasi logistik ke IKN.

Jokowi menyebut pelabuhan di wilayah tersebut nantinya juga akan dikembangkan untuk transportasi publik.

"Sementara kita pakai dulu untuk logistik dan nantinya menurut saya di pelabuhan yang sekarang ada ini, ini kan pelabuhan lama, ini akan dikembangkan juga untuk penumpang dan logistik," tuturnya.

Melihat berbagai progres tersebut, Presiden pun optimistis upacara peringatan HUT RI pada 17 Agustus 2024 mendatang dapat digelar di IKN.

"Ya kalau kerjanya seperti ini saya kira insyaallah bisa, harus optimistis," ujar Jokowi.

(Tribunnews.com/Gilang Putranto)