Pemerintah Diminta Lakukan Reformasi Hukum Demi Terciptanya Wajah Baru Peradilan Indonesia
Jokowi dinilai harus membenahi karut marut di bidang hukum karena banyaknya oknum petinggi lembaga penegak hukum yang justru terjerat kasus.
Penulis:
Muhammad Zulfikar
Editor:
Arif Tio Buqi Abdulah
lihat foto
Istimewa
Seminar Nasional bertajuk “Darurat Peradaban Hukum: Sejauh Mana Kewenangan Presiden terhadap Lembaga Yudikatif” gelaran Peradi dan Universitas Krinawipayana (Unkris) pada Rabu (19/10/2022).
Otto berharap, seminar ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam bentuk rekomendasi penegakan hukum kepada pimpinan pemerintahan—dalam hal ini presiden—untuk segera membentuk tim khusus guna merespons darurat peradaban hukum.
Langkah reformasi juga diperlukan, demi menegakkan kembali hukum sebagai panglima tertinggi.
“Dalam kondisi seperti ini kami sepakat bahwa keadaannya sudah darurat. Kalau sudah darurat, presiden harus ambil alih dalam penegakan hukum ini. Presiden harus membuat policy dalam penegakan hukum di semua lini kementerian dan lembaga negara Indonesia,” ujar Otto. (*)
