Presidensi G20
Presidensi P20 RI Hasilkan Chair's Summary, Puan Maharani: Komitmen untuk Dunia Lebih Baik
Presidensi Indonesia dalam forum parlemen negara anggota G20 itu menghasilkan sejumlah pesan yang dapat menjadi pijakan dunia dalam mengatasi berbagai
lihat foto
“Semua kami sampaikan tentu saja dengan cara dan pandangan yang berbeda beda. Dalam semua sesi kami menyepakati bahwa tidak ada negara yang saling menyerang, tidak ada negara yang saling menyalahkan,” imbuh cucu Proklamator RI Bung Karno itu.
Baca juga: Presiden Jokowi Bicara di P20: Kita Harus Perkuat Titik Temu untuk Atasi Krisis Lebih Efektif
Meski begitu, diskusi dalam P20 mempersilakan semua negara menyatakan pendapatnya sesuai dengan harapan, cita-cita serta tujuan negara masing-masing.
Pertemuan parlemen G20 juga turut membahas konflik Rusia dan Ukraina sekalipun bukan dalam forum khusus.
“Walaupun tidak tercapai kesepakatan soal mereka, DPR RI berhasil mendudukan 2 pimpinan parlemen Rusia dan Ukraina. Mudah-mudahan ini jadi awal dialog berikutnya menuju perdamaian Rusia dan Ukraina,” ucap Puan.
Outcome document berupa Chair's Summary akan dibawa ke Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang akan digelar bulan November mendatang di Bali di mana Indonesia memegang presidensi.
Menurutnya, poin-poin yang tertuang dalam outcome document merupakan wujud komitmen bersama para pemimpin parlemen negara-negara G20 yang akan menjadi masukan dalam KTT G20.
Selain itu, Chair's Summary akan menjadi rujukan bagi parlemen negara-negara G20 dalam menyusun legislasi sekaligus menjadi referensi bagi pelaksanaan pertemuan P20 tahun 2023 yang akan diketuai oleh Parlemen India. Berikut catatan dalam outcome document hasil P20 Summit di Indonesia:
1. Multilateralisme merupakan kanal paling efektif untuk mengatasi ragam tantangan global bersama.
2. Perang dan konflik bersenjatan merupakan ancaman atas keamanan dan tatanan global serta membawa dampak negatif terhadap ketahanan pangan, ketahanan energi, dan perekonomian global.
3. Mendesak negara-negara G20 untuk melipatgandakan upaya dalam mengatasi perbedaan, mempromosikan perdamaian, dan memperkuat pemulihan ekonomi.
4. Perlunya sarana pembiayaan yang efektif dan inovatif, termasuk keuangan campuran, untuk membantu mempersempit kesenjangan keuangan SDG.
5. Perlunya ekonomi digital yang inklusif, terbuka, adil, dan tidak diskriminatif dan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi harus sejalan dengan penanganan perubahan iklim.
6. Pentingnya realisasi komitmen negara-negara maju untuk segera memenuhi target USD 100 miliar/tahun hingga 2025 serta komitmen untuk transfer teknologi ke negara-negara berkembang.
7. Urgensi kesetaraan gender yang dapat mewujudkan kemakmuran yang lebih besar dan pembangunan berkelanjutan untuk semua.
8. Parlemen yang kuat adalah kunci bagi demokrasi yang kuat dan untuk memastikan bahwa kesejahteraan dan kesejahteraan warga negara berada di pusat pembuatan kebijakan dan legislasi.
