Komjen (Purn) Paulus Waterpauw Ultimatum Kuasa Hukum Lukas Enembe, Bagaimana Awal Persoalan Ini?

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kuasa hukum Gubernur Papua Lukas Enembe, Stefanus Roy Rening, mendapat somasi dari Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw.

Somasi itu terkait dengan nama Paulus Waterpauw yang disebut-sebut oleh kuasa hukum Lukas Enembe soal jabatan Wakil Gubernur Papua.

"Kita sudah layangkan somasi dua hari yang lalu," ujar Paulus di Manokwari, Senin (26/9/2022), dikutip dari Kompas.com.

Paulus Waterpauw lalu meminta Lukas Enembe untuk menghadapi kasus yang tengah menjeratnya.

Bagaimana awal mula kasus ini?

Dalam keterangan resminya pada Minggu (25/9/2022), Stefanus menyebutkan ada dua menteri yang bertemu dengan Lukas Enembe pada akhir tahun 2021, yaitu Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.

Keduanya menemui Lukas untuk menyodorkan Paulus Waterpauw sebagai wakil gubernur Papua menggantikan Klemen Tinal yang meninggal dunia.

Baca juga: KPK: Proses Penyidikan Tak Akan Berhenti Meski Lukas Enembe Punya Tambang Emas

“Ada upaya Jenderal Pol (Purn) Tito Karnavian (Mendagri) untuk memaksakan agar Komjen Pol Paulus Waterpauw (menjadi pengganti),” ujarnya, dikutip dari pemberitaan Kompas.com.

Stefanus mengatakan, Lukas lantas meminta Tito untuk menyampaikan kepada Paulus agar mengumpulkan rekomendasi dari partai pengusung.

Akan tetapi, hingga batas waktu pengisian wakil gubernur Papua habis, Paulus disebut gagal meraup dukungan dari partai koalisi.

“Menjadi pertanyaan bagi publik, mengapa Mendagri Tito Karnavian dan Menteri Bahlil terlibat langsung dalam mengisi jabatan wakil gubernur Papua,” ucapnya.

Dia menduga bahwa kedatangan Tito dan Bahlil merupakan bentuk intervensi kepada Lukas Enembe.

Stefanus juga menuturkan, sejumlah oknum di pemerintahan Presiden Joko Widodo mempunyai agenda politik tersendiri, termasuk dalam hal ini partai yang sedang berkuasa.

Paulus Waterpauw layangkan somasi

Buntut isu tersebut, Paulus Waterpauw melayangkan somasi kepada kuasa hukum Lukas Enembe.

"Kita sudah layangkan somasi dua hari yang lalu," ungkapnya di Manokwari, Papua Barat, Senin (26/9/2022).

Terkait kasus yang sedang menjerat Lukas Enembe, Paulus meminta agar jangan dikaitkan dengan kepentingan tertentu.

"Jangan terus dikait-kaitkan dengan kepentingan satu dan lain hal, tidak ada urusan. Kalau beliau-beliau masih mewacanakan itu bicara politik jangan dipolitisasi, hadapi saja," tuturnya.

Menurut Paulus, semua orang sama di mata hukum. Oleh karena itu, ia meminta Lukas Enembe untuk menghadapi kasus dugagan korupsi yang tengah menjeratnya.

"Saya hanya mau mengatakan begini, kalau sudah terjerat dalam dugaan tindak pidana penyelewengan maupun tindak pidana korupsi, ya hadapi saja," terangnya.

Selain itu, Paulus juga meminta agar kuasa hukum Lukas Enembe jangan terlalu berwacana.

"Saya mohon dengan sangat kepada kuasa hukum jangan terlalu berwacana, kasihan nanti suatu saat kita tahu bukti ada keterlibatan kuasa hukumnya, mau bilang," tandasnya.

Profil Paulus Waterpauw

Berikut profil serta sepak terjangnya, dirangkum Tribunnews.com dari berbagai sumber:

Paulus Waterpauw merupakan pria kelahiran 25 Oktober 1963.

Ia merupakan seorang purnawirawan Polri, dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri.

Dikutip dari Wikipedia, lulusan Akpol 1987 ini pernah menjadi komandan upacara pada Upacara Peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-61 pada 17 Agustus 2006 di Istana Merdeka saat pangkatnya masih Kombes.

Jenderal bintang tiga ini juga merupakan eks Kapolda Papua Barat pada 2014 dan dua kali menjabat sebagai Kapolda Papua pada 2015 serta 2019.

Sementara dikutip dari polri.go.id, Paulus Waterpauw memiliki jabatan terakhir sebelum pensiun sebagai Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan (BNPP). 

Paulus resmi dilantik menjadi Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kamis (21/10/2021).

Paulus menggantikan Boytenjuri.

Putra asli Papua itu resmi ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menduduki jabatan baru saat itu sebagai Deputi BNPP Depdagri yang tertuang dalam surat keputusan Presiden Indonesia Nomor 147/TPA tahun 2021 tentang pemberhentian dan pengangkatan pimpinan tinggi madya di lingkungan BNPP.

Paulus juga dikenal sebagai tokoh di Papua.

Saat gelaran PON XX Papua, ia pernah mengucapkan terima kasih kepada Presiden dan menteri, serta pihak lainnya, atas kesuksesan gelaran tersebut.

Dikutip dari kemenpora.go.id, saat itu Paulus masih menjabat sebagai Kabaintelkam Polri.

Lengkapnya Komisaris Jenderal Paulus Waterpauw menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo, Menteri Pemuda dan Olahraga, Zainudin Amali, dan seluruh stakeholder.

Termasuk TNI-Polri serta Pemerintah Provinsi Papua dan pemerintah kabupaten/kota di Papua yang telah bekerjasama sehingga PON XX Papua berjalan dengan aman, lancar dan sukses hingga penutupan.

"Selaku tokoh yang ada di Papua, saya pikir harus memberikan sebuah penghargaan dan apresiasi yang besar kepada mulai dari Pak Presiden, Pak Menpora dan para Menteri yang lain, Bapak Panglima, Kapolri, dan di tingkat provinsi Gubernur, ada Bapak Bupati dan Wali Kota."

"Saya pikir itu kerja bareng luar biasa. Semangatnya tumbuh dengan membara," kata Paulus Waterpauw saat menjadi narasumber bersama Menpora Amali dalam Dialog Interaktif RRI Jayapura, bertajuk Nasib Venue Setelah PON Papua, Jumat (15/10/2021).