Kasus Lukas Enembe
Komjen (Purn) Paulus Waterpauw Ultimatum Kuasa Hukum Lukas Enembe, Bagaimana Awal Persoalan Ini?
Paulus Waterpauw lalu meminta Lukas Enembe untuk menghadapi kasus yang tengah menjeratnya.
lihat foto
"Kita sudah layangkan somasi dua hari yang lalu," ungkapnya di Manokwari, Papua Barat, Senin (26/9/2022).
Terkait kasus yang sedang menjerat Lukas Enembe, Paulus meminta agar jangan dikaitkan dengan kepentingan tertentu.
"Jangan terus dikait-kaitkan dengan kepentingan satu dan lain hal, tidak ada urusan. Kalau beliau-beliau masih mewacanakan itu bicara politik jangan dipolitisasi, hadapi saja," tuturnya.
Menurut Paulus, semua orang sama di mata hukum. Oleh karena itu, ia meminta Lukas Enembe untuk menghadapi kasus dugagan korupsi yang tengah menjeratnya.
"Saya hanya mau mengatakan begini, kalau sudah terjerat dalam dugaan tindak pidana penyelewengan maupun tindak pidana korupsi, ya hadapi saja," terangnya.
Selain itu, Paulus juga meminta agar kuasa hukum Lukas Enembe jangan terlalu berwacana.
"Saya mohon dengan sangat kepada kuasa hukum jangan terlalu berwacana, kasihan nanti suatu saat kita tahu bukti ada keterlibatan kuasa hukumnya, mau bilang," tandasnya.
Profil Paulus Waterpauw
Berikut profil serta sepak terjangnya, dirangkum Tribunnews.com dari berbagai sumber:
Paulus Waterpauw merupakan pria kelahiran 25 Oktober 1963.
Ia merupakan seorang purnawirawan Polri, dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri.
Dikutip dari Wikipedia, lulusan Akpol 1987 ini pernah menjadi komandan upacara pada Upacara Peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-61 pada 17 Agustus 2006 di Istana Merdeka saat pangkatnya masih Kombes.
Jenderal bintang tiga ini juga merupakan eks Kapolda Papua Barat pada 2014 dan dua kali menjabat sebagai Kapolda Papua pada 2015 serta 2019.
Sementara dikutip dari polri.go.id, Paulus Waterpauw memiliki jabatan terakhir sebelum pensiun sebagai Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan (BNPP).
Paulus resmi dilantik menjadi Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kamis (21/10/2021).
