Respons Repdem Sikapi Sindiran AHY Soal Rezim Jokowi Tinggal 'Gunting Pita' Proyek Infrastruktur
Organisasi Sayap PDI Perjuangan, Relawan Perjuangan Demokrasi (REPDEM) merespons sindirian Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
lihat foto
Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Organisasi Sayap PDI Perjuangan, Relawan Perjuangan Demokrasi (REPDEM) merespons sindirian Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
AHY sebelumnya menyebut rezim pemerintah saat ini tinggal 'gunting pita' proyek infrastruktur yang dibangun pada era Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Menurut Ketua Umum Repdem Wanto Sugito apa yang dikatakan AHY tak berdasarkan data.
“Sekarang adalah era kemajuan IT, artificial inteligent, termasuk big data. Rakyat semakin cerdas. Rakyat Indonesia mencatat begitu banyak proyek infrastruktur SBY yang mangkrak," ujar Wanto kepada wartawan, Jumat (16/9/2022).
Ia pun mengungkit soal proyek Hambalang sebagai bukti korupsi sistemik elit Partai Demokrat.
"Proyek pembangkit listrik 10 ribu MW banyak yang mangkrak, dan memperjelas bagaimana SBY hanya menampilkan proyek angan-angan tanpa realisasi. Saya siap berdebat dengan AHY, memperbandingkan prestasi kinerja pembangunan infrastruktur antara SBY dan Presiden Jokowi," kata Wanto.
Baca juga: AHY Sebut Rezim Sekarang Tinggal Gunting Pita Proyek Infrastruktur, PPP Singgung Soal Hambalang
Wanto mengatakan sah-sah saja jika AHY membanggakan prestasi sang ayah.
“Namun berpidato politik hanya sebagai retorika tanpa data adalah pembodohan publik, bahkan bisa masuk kategori pembohongan publik," ujar Wanto.
Dia menegaskan jika klaim AHY tentang Prestasi SBY betul, maka Demokrat sudah menjadi pemenang Pemilu 2014.
“Buktinya suara Demokrat anjlok dari 20.9 persen, turun mejadi 10%. Itu terjadi karena korupsi kader2 muda Demokrat yang dimulai dari ketua umumnya, Anas Urbaningrum, Rizal Malarangeng, Sngelina Sondakh, dan begitu banyak kader muda lainnya yang mati karir politiknya karena korupsi. Jadi ingat monumen Hambalang,” kata Wanto.
Baca juga: Demokrat Sebut Ada Invisible Hand yang Ingin Jegal Anies Baswedan Maju Capres 2024
Menurutnya, klaim AHY yang menilai demokrasi di era Presiden Jokowi mengalami kemunduran tanpa dasar juga salah besar.
“Publik mencatat bahwa tahun 2009 adalah puncak penurunan kualitas demokrasi. Demokrasi menjadi alat kekuasaan, DPT dimanipukasi; politik APBN digunakan untuk kepentingan elektoral; aparatur negara dikerahkan; sistem pemilu dibuat terbuka-langsung; lalu elemen elemen pimpinan KPU direkrut seperti Anas Urbaningrum dan Andi Nurpati sebagai pembajakan demokrasi,” kata dia.
Belum lagi, menurut Wanto, di luar itu SBY membentuk tim Alpa, Delta yang di dalamnya banyak sekali aparatur negara yang dilbatkan yang seharusnya netral.
“Akibatnya dalam era multipartai kompleks, suara demokrat justru naik 30 persen. Itu tidak mungkin tanpa manipulasi dan mobilisasi kekuasaan, makanya 2014 anjlok," kata Wanto.
Baca juga: Jawab Sindiran AHY, Adian Napitupulu Jelaskan Bedanya BLT Era SBY dan Jokowi
