Selasa, 30 September 2025

OTT Bupati Pemalang

KPK Tangkap Bupati Pemalang karena Diduga Terlibat Suap Proyek dan Jual Beli Jabatan

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan, OTT terhadap Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo diduga berkaitan dengan suap proyek dan jual beli jabatan.

Tribunnews.com/Rizki Sandi Saputra
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron (tengah) saat konferensi pers di Gedung Merah Putih, KPK, Kuningan Jakarta Selatan, Selasa (11/1/2022). Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan, OTT terhadap Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo diduga berkaitan dengan suap proyek dan jual beli jabatan. 

Jalinan kerja sama dengan para beberapa instansi penegak hukum juga telah dilakukan, termasuk bersama KPK memberikan sosialisasi ke daerah-daerah. 

Dijelaskannya bahwa ketika KPK datang ke suatu daerah memberikan sosialisasi menandakan adanya sebuah kode. 

"KPK kalau datang memberikan edukasi, komunikasi, kadang-kadang sosialisasi ke kami itu kasih kode sebenarnya."

"Hati-hati ya di Jawa Tengah, ada yang umpama yang jual beli jabatan, ada loh di Jawa Tengah yang main proyek," kata Ganjar kepada Tribunjateng.com, Kamis (11/8/2022). 

Kolase Foto Seorang pegawai melintas di ruang lelang Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Pemalang, yang disegel oleh KPK RI dan Pintu Ruang Lelang Diskominfo Kabupaten Pemalang disegel KPK. Dikabarkan sang bupati ditangkap KPK.
Kolase Foto Seorang pegawai melintas di ruang lelang Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Pemalang, yang disegel oleh KPK RI dan Pintu Ruang Lelang Diskominfo Kabupaten Pemalang disegel KPK. Dikabarkan sang bupati ditangkap KPK. (Kolase Tribunnews/TribunJateng.com)

Ganjar menyampaikan itu saat dimintai tanggapan kabar OTT Bupati Pemalang.

Dikatakannnya, ketika KPK datang memberikan sosialisasi, sebenarnya pada saat itu semua pihak mestinya melakukan kontrol diri. 

Dia tidak tahu akan terjadi kejadian seperti ini. 

"Ini peringatan ke semua, sudahlah hentikan semuanya kejahatan model seperti itu," ujarnya. 

 Ketika disinggung urusan apa yang biasanya terjalin antara kepala daerah dengan DPR RI, Ganjar mengatakan tidak mengetahui pasti.  

"Mungkin di antara mereka juga berkomunikasi urusan bisnis, yang lari pada kebijakan."

"Beberapa kasus kan muncul umpama mengajukan usulan, didampingi, mendapatkan fee seperti itu," imbuhnya.

Rekomendasi untuk Anda
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved