Jokowi Sebut Subsidi BBM Sentuh Rp 502 Triliun, Mulyanto Singgung Proyek Kereta Cepat hingga IKN
Wakil Ketua FPKS DPR RI ini berharap pemerintah meminta agar pemerintah berhati-hati dalam menentukan langkah kebijakan
lihat foto
Laporan Reporter Tribunnews.com, Naufal Lanten
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto bicara perihal subsidi energi nasional yang sudah mencapai Rp500 triliun lebih pada pertengahan 2022 ini.
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) sudah mencapai Rp502 triliun. Jumlah itu melebar dari sebelumnya Rp170 triliun.
“Apakah keuangan kita sudah sedemikian rupa dengan Ro500 triliun tadi (sehingga) tidak bisa lagi menanggung beban ini atau ini masih bisa kita tanggung? Ini adalah pilihan-pilihan politik yang disesuaikan,” kata politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, Sabtu (6/8/2022).
Dia menjelaskan, perlu memperhatikan beberapa aspek dalam bernegara.
Sebab, di samping mempertimbangkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), perlu juga mempertimbangkan aspek sosial dan politik, khususnya menjelang Pemilu 2024.
Baca juga: BHS Bantah Subsidi BBM di Malaysia Lebih Besar dari Indonesia, Sebut Harga Pertalite Bisa Turun
“Kita mengelola negara enggak bisa hanya satu aspek saja. Aspek ekonomi kita harus efisiensikan uang dengan baik,” ujarnya.
Mulyanto pun lantas menyoroti pengeluaran negara yang dianggap kurang memiliki urgensi.
Bahkan, dia mengatakan agar sejumlah proyek pemerintah yang dinilai tidak perlu diberhentikan.
“Apa ekonominya, kalau ada pengeluaran yang enggak perlu, ya sudah disetop saja. Ini lah pandangan kami,” katanya.
“Misalnya ibu kota negara, kalau enggak perlu ya ngapain digesa. Kereta cepat kenapa harus digesa-gesa betul,” lanjut dia.
Wakil Ketua FPKS DPR RI ini berharap pemerintah meminta agar pemerintah berhati-hati dalam menentukan langkah kebijakan.
Ia pun meminta agar pemerintah bisa mengambil keputusan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan rakyat.
“Pilih yang tepat untuk melindungi masyarakat agar mensejahterakan rakyat (pilih) yang diprioritaskan. Ini soal pilihan. Pilihan-pilihan.”
“Pemerintah berkewenangan mengambil pilihan-pilihan itu. DPR juga punya fungsi pengawasan. Jadi kita bersama-sama balancingnya. Jadi ini soal pilihan. bagaimana yang mau diambil,” tutur Mulyanto.
