Sabtu, 4 Oktober 2025

Reshuffle Kabinet

Kata Pengamat soal Jokowi Reshuffle Kabinet, Berharap Menteri yang Fokus Pilpres 2024 Diganti

Berikut tanggapan sejumlah pengamat terkait isu reshuffle kabinet yang bakal dilakukan pada Rabu (15/6/2022) siang hari ini.

Penulis: Inza Maliana
Tangkap layar kanal YouTube Sekretariat Presiden
Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah (Rakornas PIP) Tahun 2022 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (14/06/2022). 

TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan akan melakukan reshuffle kabinet pada Rabu (15/6/2022) siang hari ini.

Menurut sumber Tribunnews di pemerintahan, reshuffle kabinet ini akan menggantikan dua pos menteri.

Diduga, dua pos menteri yang bakal diganti adalah Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan Djalil.

Sementara, dua sosok yang diduga akan menggantikan posisi tersebut adalah Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Mantan Panglima TNI Marsekal purnawirawan Hadi Tjahjanto.

Lantas, bagaimana tanggapan pengamat terkait isu reshuffle kabinet ini?

Baca juga: Link Live Streaming Presiden Jokowi Umumkan Reshuffle Kabinet, Bocoran Menteri Baru

Baca juga: Zulkifli Hasan Disebut-sebut Akan Isi Kursi Menteri Perdagangan di Reshuffle Kabinet Siang Ini

Berharap Menteri Fokus Pilpres 2024 Diganti

Pengamat Ekonomi Politik CORE Indonesia, Piter Abdullah ikut menanggapi terkait isu reshuffle kabinet yang akan dilakukan siang nanti.

Menurut Piter, ia berharap menteri-menteri yang diperkirakan tidak bisa fokus karena persiapan Pilpres tahun 2024 diganti.

"Kalau menteri sibuk sendiri, tidak fokus, apalagi kinerjanya buruk, perekonomian Indonesia dapat terdampak negatif oleh gejolak global," kata dia kepada Kompas.com Rabu (15/6/2022).

Lanjut Piter, aksi reshuffle kabinet Jokowi ini telah ditunggu-tunggu banyak orang.

Hal itu lantaran adanya ancaman gejolak perekonomian global yang harus diantisipasi.

Ia menambahkan, ada pula permasalahan domestik yang belum berakhir, yakni pandemi.

"Kita berharap pemerintah bisa fokus menghadapai semua tantangan di bidang ekonomi ini," imbuh dia.

Selain itu, ia juga berharap, menteri yang kinerjanya kurang baik diganti.

Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah Redjalam
Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah Redjalam (Kemenkeu)

Ia mengungkapkan, semua menteri harus fokus menghadapi semua tantangan perekonomian saat ini.

Menurut dia, masyarakat saat ini berharap pemerintah fokus pada penanganan gejolak ekonomi.

Berdasarkan penuturannya, hal ini juga patut digarisbawahi mengingat angka Covid-19 yang mulai naik kembali.

Baca juga: Isu Reshuffle Kabinet, Presiden KSPSI: Saya Mendengar Ada Lima Menteri Diganti

Baca juga: Daftar Menteri dan Politisi yang Dipanggil ke Istana Menjelang Reshuffle Kabinet

Ia menekankan, jangan sampai masyarakat yang akan menanggung semuanya.

"Dengan alasan itu saka kira reshuffle memang sudah waktunya. Menter-menteri yang kurang berkinerja baik bisa digantikan dengan tokoh yang diharapkan bisa bekerja lebih baik," jelas dia.

Selain itu, Piter berharap menteri perdagangan selayaknya diganti.

Hal ini berkaitan dengan kegagalan dalam mengurus kebijakan mengenai sawit beberapa waktu lalu.

"Siapa saja yang akan diganti, Pak Presiden yang lebih tahu," tandasnya.

Sebut Reshuffle Harus Dilakukan Meski Terlambat

Sementara, pengamat politik Ray Rangkuti mengatakan, wacana Presiden Jokowi melakukan reshuffle (perombakan) kabinet memang sudah mendesak.

Sebab menurutnya ada sejumlah menteri yang dia nilai tidak seirama dengan visi presiden.

"Memang terlambat, tapi bukan berarti tidak harus dilakukan. Reshuffle sudah sangat mendesak," kata Ray saat dihubungi Kompas.com, Selasa (14/6/2022).

Salah satu sektor yang disoroti dari pemerintahan Jokowi, yang diharapkan segera melakukan reshuffle, adalah persoalan ekonomi.

Termasuk permasalahan kenaikan harga bahan pangan, salah satunya minyak goreng.

Bahkan, persediaan minyak goreng yang sempat langka juga membuat repot kalangan ibu rumah tangga hingga pelaku usaha kuliner.

Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti.
Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti. (tangkap layar)

Kenaikan harga bahan pangan juga berimbas terhadap pengeluaran masyarakat yang sedang berupaya keluar dari kesulitan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

"Jika target presiden untuk menyapu seluruh janji kampanye beliau. Jelas, banyak menteri saat ini yang kurang mampu bersinergi dengan visi presiden. Khususnya di bidang ekonomi," ujar Ray.

Pendiri Lingkar Madani (Lima) itu mengatakan, jika Jokowi akan melakukan reshuffle, dia memperkirakan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi layak buat didepak dari kabinet.

"Bukan saja sudah layak diganti, tapi sebaiknya segera diganti. Kasus minyak goreng dan persoalan mafia yang menyertainya jelas bukan masalah ecek-ecek," ucap Ray.

Menurut Ray, tingkat kesukaan terhadap pemerintahan Jokowi yang akhir-akhir ini menurun menurut sejumlah lembaga survei salah satunya disebabkan oleh persoalan pengadaan dan distribusi minyak goreng.

"Maka, sangat aneh jika presiden justru tetap mempertahankannya," ucap Ray.

Ray juga mengatakan, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto juga layak buat diganti.

Sebab, selama ini Airlangga tidak hanya menjalankan tugas sebagai menteri, tetapi juga sibuk mengurus partai.

Baca juga: Ubedilah Badrun: Reshuffle Tak Ada Gunanya Apalagi yang Direshuffle Menteri Tak Strategis

Baca juga: Analis: Isu Reshuffle Bakal Berpengaruh ke Pergerakan IHSG Hari Ini

Apalagi sebagai Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga dilaporkan akan didukung untuk maju sebagai calon presiden 2024.

Bahkan, dia dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa sudah membentuk poros Koalisi Indonesia Bersatu buat menghadapi pemilihan umum dan pemilihan presiden-wakil presiden 2024.

Dengan berbagai kesibukan dalam urusan politik itu, dikhawatirkan bakal mengganggu Airlangga buat menjalankan tugas sebagai menteri dengan baik.

"Dengan begitu, Pak Jokowi sekaligus membebaskan Airlangga dari dua kewajiban yang sama beratnya: mengurus partai dan menjalankan tugas menteri."

"Situasi sekarang membutuhkan fokus dan professional dalam tugas. Tidak bisa lagi setengah-setengah," ucap Ray.

(Tribunnews.com/Maliana, Kompas.com/Aryo Putranto Saptohutomo/Agustinus Rangga Respati)

Sumber: TribunSolo.com
Rekomendasi untuk Anda
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved