Reshuffle Kabinet
Isu Reshuffle Kabinet Santer Lagi, Kabarnya Dilakukan 15 Juni Mendatang, Apa Bocoran dari Istana?
Beredar informasi, agenda itu akan dilangsungkan pada tanggal 15 Juni mendatang, benarkah demikian?
lihat foto
"Konsekuensinya, saya sampaikan ke Menkeu, udahlah, kalau ada yang gak semangat potong DAK-nya (dana alokasi khusus). setuju? Setuju nya gak semangat? kelihatannya sudah pada ngeri semua, nanti saya patok betul nanti, DAUnya (dana alokasi umum) hati-hati saya tahan, jika ada yang tidak taat pada apa yang kita sepakati pada hari ini," kata Jokowi.
Baca juga: Kenakan Sarung Putih Jokowi Hadir Dalam Peresmian Masjid At-Taufiq di Lenteng Agung
Termasuk kata Presiden konsekuensi bagi BUMN.
Ia meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk mencopot Dirut yang banyak melakukan impor di perusahaannya.
"BUMN, saya sampaikan ke menteri BUMN, dah ganti dirutnya, ganti, ngapain kita?" katanya.
Terpisah, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menanggapi isu reshuffle atau perombakan kabinet Indonesia Maju.
Hasto mengatakan, terkait reshuffle hanya bisa dilakukan atas kehendak Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Jadi kalau dari pak presiden bilang belum ya artinya reshuffle hanya bisa dilakukan atas kehendak dari bapak presiden," kata Hasto seusai acara peresmian Masjid At-Taufiq di kantor DPP PDIP, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Rabu (8/6/2022).
Bukan Soal Koalisi Partai
Presiden Joko Widodo dinilai tak membatasi ruang gerak berbagai partai politik (parpol) koalisi pemerintah melakukan langkah politik guna menghadapi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Dikutip dari Kompas.com, Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes menyebut sikap Jokowi itu tak lantas membuat parpol koalisi pemerintah bakal direshufle jika membangun kerja sama dengan parpol oposisi Istana.
“Presiden pasti memberi kesempatan pada partai-partai apa pun untuk membentuk koalisi. Presiden dalam dugaan saya, berada di tengah-tengah dalam perilaku antar partai,” sebut Arya pada diskusi virtual CSIS bertajuk Manuver Koalisi Partai Menjelang Pemilu Presiden: Motivasi dan Resiliensi, Rabu (8/6/2022).
Ia menjelaskan, Partai Nasdem tak perlu khawatir bakal dikeluarkan dari kabinet jika bermitra dengan Partai Demokrat atau Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Dalam pandangan Arya, Jokowi sangat hati-hati untuk melakukan reshuffle, apalagi dengan mengeluarkan salah satu parpol pendukungnya.
“Pertama terlalu berisiko untuk stabilitas politik dan dukungan partai di parlemen. Kedua, (membentuk) koalisi itu haknya parpol, ia dapat secara aktif dan bebas membangun koalisi,” katanya.
Arya menuturkan, Jokowi akan menghindari proses reshuffle hanya karena perbedaan sikap politik dengan parpol koalisi.
