Respons Riza Patria soal Pemecatan M Taufik: Baru Rekomendasi, DPP Gerindra Belum Putuskan

TRIBUNNEWS.COM - Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta sekaligus Wakil Gubernur DKI, Ahmad Riza Patria menanggapi soal pemecatan politisi Partai Gerindra, Muhammad Taufik.

Sebagaimana diketahui, M Taufik dipecat dari keanggotaan berdasarkan hasil rapat Majelis Kehormatan Partai (MKP) Gerindra yang digelar pada Selasa (7/6/2022) kemarin.

M Taufik dinilai tak loyal terhadap Partai Gerindra.

Menanggapi hal tersebut, Riza Patria pun mengatakan, dirinya baru mengetahui M Taufik telah dipecat dari Partai Gerindra dari media.

“Jadi Pak Taufik, saya baru tadi juga mendengar informasi (dipecat) dari media,” ucapnya, dikutip Tribunnews.com dari WartakotaLive.com, Rabu (8/6/2022).

Baca juga: M Taufik: Majelis Partai Gerindra Tidak Berwenang Umumkan Pemecatan Seseorang

Menurut Riza Patria, pemecatan Taufik berdasarkan hasil sidang Majelis Kehormatan Partai (MKP) masih sebatas rekomendasi.

“Bentuknya baru rekomendasi, jadi DPP sendiri belum memutuskan. Itu kan rekomendasi nanti disampaikan kepada DPP,” imbuhnya.

Selanjutnya, kata Riza Patria, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) yang akan rapat menyikapi rekomendasi dari MKP.

Riza Patria mengatakan, apapun keputusan yang akan diambil merupakan kebijakan terbaik bagi partai di tingkat DKI Jakarta maupun nasional.

“Tentu kita berharap nanti apapun kebijakan yang diambil partai, oleh DPP tentu kebijakan yang baik untuk semuanya. Itu harapan kami di DKI Jakarta,” ungkapnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad.

Ia menyebut hasil sidang MKP Gerindra yang memecat M Taufik merupakan rekomendasi kepada DPP Partai Gerindra.

Rekomendasi tersebut, akan ditindaklanjuti oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

"MKP Gerindra kemarin telah mengeluarkan rekomendasi kepada DPP Gerindra seperti keputusan yang sudah dirilis kemarin."

"Oleh karena itu, hasil rekomendasi tersebut akan dikirim ke DPP Partai Gerindra untuk ditindaklanjuti," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (8/6/2022).