Cara Menteri Jokowi Tebar Pesona Menyongsong Pilpres 2024, Mejeng di Mesin ATM hingga Baliho

Hal itu bisa dilihat bagaimana wajah Airlangga juga kerap mejeng di sejumlah baliho di sudut-sudut jalan besar di Ibu Kota dan sekitarnya.

Tak hanya itu, Airlangga juga mulai aktif membagikan kegiatannya di media sosial.

Bahkan, konten-konten yang dibagikannya bernuansa ceria dan menyasar kelompok muda.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid menyinggung sejumlah menteri yang dinilai memanfaatkan posisinya untuk melakukan kampanye-kampanye politik menjelang Pilpres 2024.

Menurutnya, menteri seharusnya fokus saja sebagai pembantu Presiden, bukan justru berkampanye dalam rangka Pilpres.

"Jangan gunakan posisi menteri untuk kampanye politik dalam konteks untuk menjadi capres-capres, itu kan ada," kata Jazilul, Kamis (24/3) lalu. Meski demikian, Jazilul tak mengungkapkan siapa sejumlah menteri yang dimaksudnya tersebut.

Terpisah, peneliti Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Wasisto Rahardjo Jati menyebut manuver tebar pesona para menteri untuk menjadi Capres 2024 idealnya tidak mewakili kapasitasnya sebagai pejabat publik.

Tapi lebih tepatnya mereka disebut sebagai politisi.

"Hal ini dimaksudkan agar manuver itu tidak dianggap sebagai aji mumpung politik bagi publik," kata Wasisto saat dihubungi Tribunnetwork, Kamis (19/5).

Selain itu, Wasisto menilai akan lebih etis dan adil bagi para kontestan yang akan maju juga di bursa Capres 2024.

"Hal itu juga lebih etis dan "fair" bagi para kontestan lainnya dalam nominasi capres 2024," tambahnya.

Ia juga menilai, guna menaikan elektabilitas para menteri tersebut, perlu adanya peningkatan kinerja.

Tentu, dengan hasil yang bisa dirasakan masyarakat secara langsung.

Wasisto menyebut, menteri yang memiliki terlibatan dalam urusan ekonomi akan lebih disorot oleh publik.

Karena saat ini waktunya untuk pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19.

"Hal yang dilakukan tentu adalah meningkatkan kinerjanya agar berdampak di level masyarakat, apalagi dalam konteks rehabilitasi ekonomi paska pandemi ini," ucapnya.

Ia juga membeberkan tantangan yang dihadapi para menteri dalam menaikan elektabilitas.

Di mana, para menteri yang tak bersentuhan langsung dengan masyarakat akan mendapat kesusahan dalam mengenalkan dirinya.

"Tantangannya adalah tidak semua kinerja menteri itu bersentuhan langsung dengan masyarakat sehingga belum tentu pula menteri tersebut dikenal luas di level publik," jelasnya.

Sementara, pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komaruddin mengingatkan para menteri untuk mundur jika berniat maju nyapres.

"Saya sudah mengingatkan mereka untuk mundur, karena paling tidak ada tiga hal yang bisa jadi masalah," kata Ujang.

Pertama, kata Ujang, para menteri akan tidak akan fokus kerja.

Dan presiden sendiri yang minta menteri-menterinya untuk fokus bekerja.

"Artinya bisa bertolak belakang dengan keinginan presiden," ucapnya.

Kedua, lanjut Ujang, akan banyak konflik kepentingan yang terjadi jika menteri maju capres.

"Ketiga, bisa menggunakan fasilitas kementerian tuk sosialisasi pencapresan. Mestinya sih secara etika, harus mundur. Tapi mereka beralasan tak ada aturan," katanya.

Ujang turut mengingatkan, pemerintah sendiri sudah menyatakan melalui Menko Polhukam Mahfud MD bahwa menteri-menteri itu tak perlu mundur sekarang.

"Kecuali sudah ditetapkan sebagai capres atau cawapres," ujarnya

Hasil Survei Para Menteri

Sementara itu jika mengacu hasil survei Indikator Politik pada April 2022, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjadi bakal capres di posisi teratas dengan elektabilitas sebesar 26,7 persen.

Disusul, Menteri Pertahanan yang juga Ketua Umum Gerindra Prabowo mengekor di urutan kedua dengan elektabilitas 23,9 persen.

Kemudian diurutan ketiga ada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan 19,4 persen.

Di papan tengah, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memiliki elektabilitas 3,5 persen, Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) 3,2 persen.

Sedangkan Menparekraf yang juga politikus Gerindra Sandiaga Uno mendapatkan 2,4 persen dan Menteri BUMN Erick Thohir 2,4 persen.

Berikutnya, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa 1,9 persen, Mensos Tri Rismaharini 1,3 persen, dan Ketua DPR RI Puan Maharani 1,1 persen.

Di bawah satu persen ada nama Menko Polhukam Mahfud MD 0,7 persen, Ketum Golkar Airlangga Hartarto 0,5 persen, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar 0,5 persen, Menkeu Sri Mulyani 0,4 persen, mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo 0,4 persen, serta Ketua MPR RI Bambang Soesatyo 0,3 persen.

Sedangkan, menurut Survei Charta Politika yang dilakukan pada 10-17 April 2022 terhadap simulasi 10 nama tokoh, menunjukan nama Ganjar menempati posisi teratas dengan persentase 29,2 persen.

Kemudian disusul Prabowo Subianto 23 persen, dan Anies 20,2 persen.

Survei Evaluasi Kebijakan Pemerintah dan Peluang Kandidat Capres-Cawapres 2024 ini juga memuat beberapa nama tokoh lainnya pada survei ini memperoleh elektabilitas di bawah 5 persen.

Mereka di antaranya adalah Sandiaga Uno (4,9 persen), Ridwan Kamil (4,8 persen), Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY (3,4 persen), Khofifah Indar Parawansa (3,3 persen), Puan Mahasani (1,8 persen), Erick Thohir (1,5 persen), dan Airlangga Hartarto (1 persen).

(tribun network/yud)