Senin, 6 Oktober 2025

Masa Jabatan Presiden

Respons Airlangga hingga Luhut setelah Jokowi Larang Bicara soal Penundaan Pemilu

Jokowi larang menteri bicara soal penundaan pemilu. Ini sikap Menko Perekonomian Airlangga Hartarto hingga Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan.

Penulis: Shella Latifa A
Editor: Tiara Shelavie
Kolase Tribunnews.com/Rizki Sandi Saputra dan Istimewa
Luhut Binsar Pandjaitan dan Airlangga Hartarto. - Jokowi larang menteri bicara soal penundaan pemilu. Ini sikap Menko Perekonomian Airlangga Hartarto hingga Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan. 

Ke depannya, Luhut bakal mematuhi perintah Presiden tersebut.

Baca juga: Puan Maharani hingga Moeldoko Tanggapi Pernyataan Jokowi soal Larangan Bicara Penundaan Pemilu

Hal tersebut disampaikan oleh Juru Bicara Menko Marves, Jodi Mahardi.

"Ya pasti Pak Luhut patuh kepada arahan presiden," ucap Jodi, Kamis (7/4/2022) dilansir Kompas.com.

Jodi menjelaskan, Luhut akan fokus bekerja bersama jajaran menteri lainnya.

Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan saat menyampaikan keterangan pers mengenai Evaluasi Perkembangan PPKM secara daring dari Istana Merdeka, Jakarta, Senin (4/4/2022).
Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan saat menyampaikan keterangan pers mengenai Evaluasi Perkembangan PPKM secara daring dari Istana Merdeka, Jakarta, Senin (4/4/2022). (Tangkap layar kanal YouTube Sekretariat Presiden)

Terlebih dalam hal mengawal pemulihan ekonomi akibat krisis pandemi Covid-19.

"Pak Luhut hari ini seperti biasanya juga tetap fokus untuk mengawal pemulihan ekonomi pasca-pandemi ini."

"Dan juga fokus dalam bekerja untuk menangani kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat sesuai yang diperintahkan presiden kemarin," ujar Jodi.

Menteri yang Bicara Penundaan Pemilu seperti Pepesan Kosong

Sederet menteri yang ikut berbicara wacana penundaan pemilu dinilai hanya berusaha menimbulkan kegaduhan seperti pepesan kosong.

Hal itu diungkapkan oleh politisi Partai Gerindra, Fadli Zon.

Fadli Zon juga menilai pernyataan Presiden Joko Widodo agar menteri tak lagi bicara penundaan pemilu merupakan langkah bijak.

"Karena Pemilu itu sudah ada jadwalnya dan jadwal itu sudah disepakati oleh DPR maupun pemerintah yaitu tanggal 14 Februari 2024," kata Fadli di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (6/4/2022) sebagaimana diberitakan Tribunnews.com.

Ketua Badan Kerja Sama Antar Palremen (BKSAP) DPR RI, Fadli Zon mengungkapkan bahwa Parlemen Indonesia menjadi anggota komiter pembuatan draft resolusi perdamaian terkait konflik antara Rusia dan Ukraina. Hal ini diungkapkan ketika digelarnya Sidang IPU ke-144 di Nusa Dua, Bali pada hari ini Minggu (20/3/2022).
Ketua Badan Kerja Sama Antar Palremen (BKSAP) DPR RI, Fadli Zon mengungkapkan bahwa Parlemen Indonesia menjadi anggota komiter pembuatan draft resolusi perdamaian terkait konflik antara Rusia dan Ukraina. Hal ini diungkapkan ketika digelarnya Sidang IPU ke-144 di Nusa Dua, Bali pada hari ini Minggu (20/3/2022). (dpr.go.id)

Fadli menilai sebaiknya para menteri fokus saja untuk menyelesaikan apa yang menjadi programnya.

"Waktunya kan tinggal sebentar lagi apa yang belum diimplementasikan yang menjadi target harus diselesaikan,"  katanya

"Jadi menurut saya, memang seharusnya demikian. Jangan sampai waktu yang tinggal sedikit lagi di masa pemerintahan habis dengan kegaduhan yang sebenarnya merupakan pepesan kosong karena jadwal pemilu sudah ada," pungkasnya.

Baca juga: Jokowi Larang Pembantunya Bicara Penundaan Pemilu, Bagaimana Jika Masih Ada Menteri yang Ngeyel?

Halaman
123
Sumber: TribunSolo.com
Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved