PDIP soal BLT ala Jokowi: Banyak Gejolak Eksternal, Harus Dipahami Sebagai Solusi Sementara
banyak pihak yang kembali mempertanyakan konsistensi Presiden Jokowi yang pernah mengkritik program BLT di era Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno merespons soal ramai kritikan program pemerintahan Presiden Jokowi terkait Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng dan BLT bagi pekerja dengan gaji di bawah Rp3 juta.
Dimana, banyak pihak yang kembali mempertanyakan konsistensi Presiden Jokowi yang pernah mengkritik program BLT di era Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Hendrawan mengatakan, bahwa BLT yang dijalankan oleh pemerintah saat ini harus dipahami sebagai jalan keluar sementara.
"BLT harus dipahami sebagai solusi sementara," kata Hendrawan saat dihubungi Tribunnews, Selasa (5/4/2022).
PDIP pun bisa memahami langkah pemerintah Presiden Jokowi yang mengambil jalan lewat BLT kepada masyarakat.
Pasalnya, kata Hendrawan, kebijakan pemerintah saat ini diperuntukan guna membenahi struktur pasar dan efisiensi dunia usaha yang harus benar-benar dilakukan dalam meningkatkan ekonomi.
"Ini solusi permanen yang harus diambil," terangnya.
Baca juga: Penyaluran BLT Minyak Goreng Bakal Digabungkan dengan BPNT di Bulan April
Ia juga menjelaskan, bahwa kondisi yang dihadapi Presiden Jokowi sekarang berbeda dengan yang dialami pada pemerintahan Presiden ke-6 RI SBY.
Dimana, ketika itu PDIP ikut lantang menolak penyaluran BLT di era SBY.
"Konteksnya berbeda. Dalam dua tahun terakhir ini, banyak gejolak eksternal yang efeknya benar-benar memukul daya beli masyarakat, pandemi, disrupsi rantai pasok, kenaikan harga-harga pangan dan energi, dan perang Rusia-Ukraina," jelasnya.