Politikus PDIP: Kementerian Perdagangan Seperti Macan Ompong, Tidak Ada Harga Diri

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDIP Mufti Anam, mengkritik keras Kementerian Perdagangan (Kemendag) atas kelangkaan dan meningkatnya harga sejumlah bahan pokok, terutama minyak goreng.

Bahkan, Mufti menyebut Kemendag seperti macan ompong dan tak memiliki harga diri di hadapan rakyat hingga produsen minyak goreng.

Sebab, semua kebijakan yang telah dikeluarkan Mendag tak mampu mengatasi kelangkaan minyak goreng.

Hal itu disampaikannya dalam rapat kerja Komisi VI DPR bersama Mendag Muhammad Lutfi, Kamis (17/3/2022).

"Kami melihat Kementerian Perdagangan seperti macan ompong, pak tidak ada harga dirinya bukan hanya terhadap rakyat tetapi di mata produsen minyak goreng," ucapnya di Ruang Rapat Komisi VI DPR, Senayan, Jakarta.

Baca juga: Dua Kali Tak Hadiri Rapat DPR Terkait Minyak Goreng, Mendag Minta Maaf dan Jelaskan Alasannya

"Sejak Januari sudah ada enam Permendag yang dikeluarkan, tetapi tidak ada yang berimplikasi positif kepada masyarakat," lanjut dia.

Selain itu, Mufti mengatakan Lutfi tidak memiliki kebijakan yang tegas terhadap produsen minyak goreng.

Baca juga: Pedagang Pasar Kotagede Yogyakarta Mengeluh, Bingung Tentukan Harga Minyak Goreng

Lantas, dia mengkritik Lutfi ketika menetapkan kebijakan tidak melibatkan pelaku pasar.

"Seperti pada zaman Pak Enggar juga menyelesaikan komoditas minyak, gula, bawang putih. Kami melihat beliau mengayomi. Setiap mengeluarkan peraturan, mereka diajak makan, ajak berkomitmen, jam 3 pagi mereka konferensi pers. Saya tidak melihat Kemendag melakukan itu," katanya.

Lutfi minta maaf

Sebelumnnya, Mendag Muhammad Lutfi meminta maaf karena dua kali tidak menghadiri undangan yang dilayangkan pimpinan DPR untuk menghadiri rapat gabungan, membahas mengenai permasalahan minyak goreng.

Hal itu disampaikan Lutfi sebelum memaparkan materi rapat yang membahas harga komoditas dan kesiapan Kementerian Perdagangan dalam stabilisasi harga dan pasokan kebutuhan bahan pokok menjelang puasa dan lebaran.

"Sebelum menyampaikan materi rapat, izinkan kami untuk menghaturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh pimpinan dan anggota Komisi IV, Komisi VI, dan Komisi VII DPR RI, wabil khusus kepada pimpinan DPR RI karena kami belum dapat memenuhi undangan pimpinan DPR RI pada rapat gabungan dengan Komisi IV, Komisi VI dan Komisi VII pada tanggal 17 Februari 2022," kata Lutfi di Ruang Rapat Komisi VI DPR.

Lutfi mengungkapkan, ketidakhadirannya pada rapat 17 Februari 2022 lalu karena sudah dijadwalkan kunjungan ke Makassar dan Surabaya.