Tantangan Bambang Susantono Pimpin Otorita IKN: Gaet Investor, Kelola Ekspektasi Jokowi yang Tinggi

TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melantik sosok pemimpin Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN).

Pelantikan digelar di Istana Negara, Jakarta pada Kamis (10/3/2022).

Kepala Otorita IKN itu adalah Bambang Susantono, mantan Wakil Menteri Perhubungan era Presiden SBY.

Ke depan, Bambang akan bertanggung jawab memimpin proses pemindahan dan pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur.

Baca juga: PR Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN, Jokowi Minta Segera Selesaikan Masalah Ini

Tak sendirian, Bambang akan didampingi wakil Otorita, Dhony Rahajoe.

Lantas apa tantangan bagi Bambang Susantono kedepan setelah dilantik?

1. Gaet Investor hingga Rancang Pendanaan

Sebagai Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono dituntut harus bisa menarik investor agar mau mengembangkan kawasan IKN.

Tugas itulah yang dinilai berat akan ditanggung Bambang beserta wakilnya.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Indonesia, Hendricus Andy Simarmata.

"Jadi harus bisa dapat pengelola ini sebanyak-banyaknya. PR besarnya adalah mengikat kerja sama-kerja sama itu," ucap Andy, dikutip dari Kompas.com, Kamis (10/3/2022).

Baca juga: Kepala Otorita IKN Bambang Susantono: Membangun Kota dengan Baik Butuh Waktu 15 Hingga 20 Tahun

Lanjut Andy, tantangan besar lainnya bagi Bambang, yakni merancang pendanaan pembangunan IKN.

Hal ini mengingat ada besaran uang APBN yang digunakan untuk pembangunan IKN.

"Pembangunan IKN ini berat. PR besar IKN pada pembangunan infrastruktur dengan uang APBN terbatas jadi harus bisa meng-create pendanaan ya," kata Andy.

Andy berpendapat pengalaman Bambang Susantono yang sempat menjabat Wakil Presiden Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank (ADB) dengan spesialisasi tugas urusan pengelolaan pengetahuan dan pembangunan berkelanjutan dinilai bisa jadi modalnya dalam bekerja.

Sebab selain pengalaman teknis, kata Andy, punya kemampuan mencari pembiayaan dalam membangun sebuah kota juga sangat dibutuhkan.

"Menurut saya karena beliau pernah di ADB, beliau punya network yang bagus," tuturnya.

Selain itu, tantangan lain yakni bagaimana mengimplementasikan rancangan IKN Nusantara yang sudah dibuat oleh berbagai kementerian. Apalagi sebagian juga sudah mulai berjalan.

Bukan hanya dari sisi teknis, tapi juga masalah koordinasi dan aspek politis dengan menteri-menteri terkait.

"Tantangannya beliau itu karena kan semua rancangannya sudah disusun oleh kementerian ya. Jadi beliau harus belajar cepat ya mempelajari rencana itu."

Baca juga: Pesan Jokowi untuk Kepala Otorita IKN Bambang Susantono, Nusantara Diharapkan Jadi Percontohan Dunia

"Karena dua bulan kan harus sudah ada Perppres Masterplan, dan Perpres Tata Ruang," tutur Andy.

"Jadi pesannya eksaminasi, periksa betul-betul apakah rencana itu rasional dengan situasi kita sekarang. Rasionalitas itu penting sekali," imbuhnya.

Atas hal tersebut, kepiawaian Bambang Susantono dalam berkoordinasi dengan menteri-menteri dan pimpinan lembaga atau institusi yang terlibat sangat dibutuhkan.

2. Kelola Ekspektasi yang Tinggi

Sementara itu, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera ikut menanggapi soal tantangan Bambang Susantono pimpin Otorita IKN.

Mardani menyebut sosok Kepala Otorita IKN akan punya beban berat.

Salah satunya, mengelola ekspektasi Presiden Jokowi yang tinggi pada proyek IKN.

Ditambah lagi, proyek IKN ini masih mendapat kontra dari masyarakat.

"Semua yg dipilih Pak @jokowipunya beban berat. Mengelola ekspektasi Presiden yang tinggi, publik yang belum pro hingga anggaran yang besar (dana negara yang mestinya untuk rakyat sebagian dialihkan untuk proyek ini)."

"Proyek seperti kisah Rorojonggrang ini butuh pemimpin berkarakter kuat," kata Mardani Ali lewat akun Twitter-nya, @MardaniAliSera, Kamis (10/3/2022).

Menurutnya, bukanlah persoalan pemimpin Otorita IKN bukan dari kalangan partai politik.

Baca juga: Jokowi Sebut Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN yang Baru Dilantik Merupakan Kombinasi Baik

Namun, ia mengingatkan IKN merupakan proyek yang besar dan beresiko.

"Asal parpol atau non parpol tidak masalah. Ini proyek besar dan berisiko. Salah pilih nakhoda cost-nya besar," lanjut dia.

Untuk itu, Mardani berpendapat, Kepala Otorita IKN harus punya kapasitas leadership dan manajerial.

"Kepala Otorita IKN yang bertugas harus punya kapasitas dan integritas."

"Kapasitasnya dua: leadership dan manajerial. Leadership akan memudahkan kolaborasi dan arah pembangunan. Manajerial membuat semua detail. Bisa dikontrol," tandasnya.

(Tribunnews.com/Shella Latifa)(Kompas.com/Elza Astari Retaduari)

Baca berita lainnya soal pemindahan IKN