Pemerintah Siapkan Roadmap Menuju Endemi, Masyarakat Diingatkan untuk Terbiasa Hidup dengan Prokes

Pertama soal cakupan vaksinasi yang memadai.

Untuk varian Omicron tahapan aman adalah 90 persen untuk dua dosis dan setidaknya 50 persen untuk tiga dosis.

Kedua mengenai indikator epidemiologi. Angka reproduksinya kalau bisa di bawah 1, lalu test positivity ratenya harus di bawah 1 persen.

"Kemudian jelas hunian rumah sakit harusnya enggak ada jika level aman atau kalaupun ada jumlah BOR di bawah 10 persen," ujarnya.

Baca juga: Transisi ke Endemi, Adakah Kemungkinan Bisa Lepas Masker? Ini Kata Kemenkes

Berikutnya angka kematian harusnya di bawah 1 persen atau setidaknya kasusnya di bawah 5 per 1 juta penduduk atau di masa transisi per 100 ribu penduduk.

Keempat mengenai kesiapan dari sisi individu atau masyarakat maupun lingkungan.

Bagaimana indvidu dan masyarakat harus terbiasa dengan yang namanya personal protect seperti masker, cuci tangan, jika demam atau batuk tidak kerja seharusnya pola pikir itu harus terbangun.

"Harus adaptasi dengan budaya baru harus ada literasi, sadar jika ada teman positif(covid-19) melakukan kontak harus menyadari segera isolasi mandiri," ujar Dicky.

Kemudian juga dengan sistem lingkungan dalam artian fisik bangunan, sanitasi lingkungan kantor, gedung, rumah sekaligus kualitas udara indoor dengan ventilasi yang baik.

"Gedung perkantoran AC harus hepa filter ada pertukaran udara luar dan dalam ini kan penyakit (covid-19) menular via udara dan era transisi kita harus siapkan itu," ujar Dicky.

Wait and See

Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Maruf mengatakan, pihaknya belum memiliki gambaran pasti terkait pembiayaan pasien Covid-19 masa endemi, termasuk kemungkinan pembiayaan pasien ditanggung oleh BPJS Kesehatan.

BPJS Kesehatan masih Wait and See.

"Kita tentu mesti bersyukur kalau pandemi Covid-19 ini berakhir. BPJS Kesehatan tentu berkomitmen untuk menjalankan tugas yang diberikan pemerintah dengan sebaik-baiknya," kata dia.

Saat ketidakpastiaan pandemi ini kapan akan berakhir, BPJS Kesehatan terus berupaya memberikan jaminan kesehatan bagi seluruh peserta dan masyarakat Indonesia.

Sebelumnya akhir tahun 2021 lalu, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti mengatakan, pembahasaan terkait pembiayaan pasien belum banyak dibahas.

Namun pihaknya menerima terbuka jika hal itu akan dibahas bersama pemerintah.

"Dengan senang hati akan kita bahas nanti," tuturnya.(Tribun Network/rin/wly)