Usulan Cak Imin soal Pemilu 2024 Ditunda Buat Parpol Lain Geram, PKS hingga Demokrat Beri Kritik

TRIBUNNEWS.COM - Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar mengusulkan penyelenggaraan Pemilu 2024 ditunda satu atau dua tahun.

Usulan pria yang disapa Gus Muhaimin itu bukan lah tanpa sebab.

Menurut Muhaimin, pemilu berpotensi merusak pemulihan ekonomi yang kini mulai baik pascapandemi Covid-19.

Alasan kedua, adalah transisi kekuasaan setelah Pemilu biasanya membuat kondisi ekonomi tak menentu yang berimbas mengganggu suasana momentum yang bagus, apalagi setelah digelarnya G20 nanti.

Baca juga: PPP Akan Kaji Usul Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar soal Pemilu 2024 Diundur

Yang ketiga, dikhawatirkan terjadi eksploitasi ancaman konflik saat pemilu.

"Ditunda satu atau dua tahun agar momentum perbaikan ekonomi ini tidak hilang dan kemudian tidak terjadi freeze untuk mengganti stagnasi selama dua tahun masa pandemi," ucap Gus Muhaimin usai menerima aspirasi para pelaku UMKM, pelaku bisnis, dan analis ekonomi, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (23/2/2022) sebagaimana diberitakan Tribunnews.com.

Bahkan, Gus Muhaimain berencana bakal menyampaikan usulan ini kepada Presiden Joko Widodo.

"Ya setahun lah, kalau enggak dua tahun maksimal. Moga-moga usulan saya nanti, saya sampaikan ke teman-teman pimpinan-pimpinan partai, saya usulkan ke pak presiden," imbuh dia.

Baca juga: Gugatan 27 WNI Terhadap UU Pemilu, Pemohon Lengkapi Argumen dari Para Ahli Luar Negeri

Usulan Gus Muhaimin ini pun membuat partai politik lain geram, terlebih partai oposisi.

Imbasnya, sejumlah kritik menyasar pada Ketua PKB itu.

Berikut Tribunnews.com rangkum lontaran kritik para parpol soal usulan Pemilu 2024 ditunda, dikutip dari berbagai sumber:

1. PKS Menolak, Singgung Rezim Otoriter Muncul karena Waktu Berkuasa yang Lama

Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera menolak usulan Gus Muhaimin itu.

Ia mengatakan penundaan Pemilu 2024 yang disampaikan Gus Muhaimin tak dapat dibernarkan dengan alasan apapun.

Sebab, hal itu bertentangan dengan konstitusi, yang tegas menyebut bahwa pelaksanaan pemilu yang digelar lima tahun sekali.

"Kita ikut konstitusi, Pemilu tiap lima tahun sekali," kata Mardani kepada awak media, Rabu (23/2/2022) dikutip dari Tribunnews.com.

"Jika ditunda, tidak sesuai konstitusi. Konstitusi membatasi dua periode dan pemilu dilaksanakan lima tahun sekali," lanjutnya.

Menurut Mardani, selama ini pelaksanaan Pemilu tak pernah mengganggu pembangunan.

Justru penundaan pemilu membuat pihak berkuasa yang lebih lama bisa mengganggu proses demokrasi di Indonesia. 

"Semua rezim otoriter pada awalnya muncul karena waktu berkuasa yang lama."

"Karena itu tegas konstitusi membatasi dua periode dan pemilu dilaksanakan lima tahun sekali," ucap anggota Komisi II DPR RI itu.

2. Demokrat Nilai Usulan Muhaimin Bikin Gaduh

Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra turut buka suara perihal usulan Pemilu 2024 ditunda.

Herzaky pun menyinggung pihak pemerintah untuk tidak membuat kegaduhan dengan usulan Gus Muhaimin tersebut.

Ia meminta pemerintah untuk lebih fokus pada pemulihan ekonomi masyarakat.

"Lebih baik Pemerintah dan para pendukungnya fokus pada upaya pemulihan ekonomi. Bukan malah membuat gaduh tiap bulan."

"Gaduh terus tiap bulan, malah mengaduk-aduk konstitusi, bagaimana ekonomi bisa pulih?" kata Herzaky,Rabu (23/2/2022) dikutip dari Kompas.com.

Herzaky mengingatkan, konstitusi telah mengatur pemilu digelar setiap lima tahun sekali.

Di sisi lain, pemerintah, KPU dan DPR juga sepakat Pemilu 2024 dilaksanakan 14 Februari 2024.

Ia juga heran mengapa usulan penundaan pemilu itu datang kembali dari kalangan pemerintah.

Baca juga: Politisi PDIP: Usulan Gus Muhaimin Soal Pemilu Diundur Cederai Kesepakatan DPR dan Pemerintah

Sebab, diketahui usulan pemilu ditunda juga sempat disinggung oleh Menteri Investasi, Bahlil Lahadaila.

"Bulan lalu menteri. Bulan ini salah satu ketum parpol pendukung pemerintah. Apakah ini memang aspirasi apa adanya, atau pesanan oligarki? Seakan-akan terorkestrasi?" kata Herzaky.

Herzaky percaya Presiden Joko Widodo ingin menyelesaikan masa jabatannya pada 2024 dengan warisan ekonomi yang baik disertai menjaga demokrasi dan konstitusi yang baik pula.

Baca juga: Gus Muhaimin Bakal Sampaikan Usulan Penundaan Pemilu 2024 ke Pimpinan Parpol Hingga Presiden

Untuk itu, ia meminta Jokowi menolak usulan Gus Muhaimin ini.

"Bukan ingin dikenang sebagai pemerintahan yang berlaku seenaknya, untuk kepentingan sendiri dan oligarki, dan meninggalkan demokrasi dan konstitusi yang cacat."

"Apalagi pakai menunda pemilu, yang merenggut hak konstitusional rakyat untuk memilih dan dipilih di tahun 2024," kata dia.

(Tribunnews.com/Shella Latifa/Chaerul Umam/Reza Deni)(Kompas.com/Ardito Ramadhan)

Baca berita soal Pemilu 2024 lainnya