Mahfud MD Lantik Mayjen TNI Mulyo Aji Sebagai Sesmenko Polhukam Menggantikan Letjen Tri Soewandono

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia Mahfud MD memimpin acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Sekretaris Kemenko Polhukam RI Mayjen TNI Mulyo Aji di Ruang Parikesit, Kantor Kemenko Polhukam, Rabu (12/1/2022).

Mulyo menggantikan Sesmenko Polhukam sebelumnya Letjen TNI Tri Soewandono yang telah memasuki masa purna tugas.

Mahfud mengaku yakin dengan bekal pendidikan, pengalaman, dan pemahaman di berbagai bidang penugasan, Mulyo akan mampu menjalankan tugas sebagai Sesmenko Polhukam dengan sebaik-baiknya.

"Atas nama pemerintah serta atas nama pribadi dan keluarga, saya menyampaikan ucapan selamat Kepada Mayjen TNI Mulyo Aji dan ibu atas kepercayaan sekaligus amanah ini," kata Mahfud dalam keterangan resmi Tim Humas Kemenko Polhukam, Rabu (12/1/2022).

Mahfud juga berharap di masa purna tugasnya Letjen TNI Tri Soewandono bisa tetap melanjutkan pengabdian kepada bangsa dan negara meski di wilayah pengabdian yang berbeda.

"Kepada Letnan Jenderal TNI Tri Soewandono beserta ibu, saya mengucapkan terima kasih atas segala pengabdian, dedikasi, dan loyalitas yang telah diberikan selama mengemban tugas sebagai Sesmenko Polhukam," kata Mahfud.

Mahfud menjelaskan tantangan berat yang dihadapi dari tahun ke tahun.

Meski berat, kata dia, sejumlah keberhasilan telah dicapai di antaranya pemerintah berhasil menyelamatkan aset-aset negara baik melalui Satgas BLBI dan upaya penanganan korupsi lainnya.

Baca juga: Temui Mahfud MD, Boyamin Bahas Kasus Pungli Rachel Vennya Hingga RUU KUHAP

Sementara di bidang hukum, keamanan dan ketertiban, kata dia, tahun 2021 lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.

Semua pencapaian tersebut, memberikan tantangan baru untuk menjadikan tahun 2022 jauh lebih baik lagi.

"Di bidang politik dan demokrasi, saya yakin di tahun ini kondisi politik tetap stabil, kondusif dan terkendali. Pemerintah juga akan terus mencermati keputusan Mahkamah Konstitusi terkait UU Cipta Kerja, di mana pemerintah bersama unsur masyarakat akan menyempurnakan UU Cipta Kerja tersebut," kata Mahfud.

Isu-isu terkait Papua, kata Mahfud, juga menjadi tantangan lain yang tengah dihadapi pemerintah.

Pemerintah tetap fokus memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimiliki, baik personel, aparat, maupun keuangan untuk secara kolaboratif dan komprehensif membangun kesejahteraan masyarakat Papua.

Terkait isu-isu Papua, kata Mahfud, pemerintah terus melakukan dialog dan mengatasi berbagai permasalahan dengan pendekatan kesejahteraan.

Hal tersebut sesuai amanat INPRES No. 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, dan UU No. 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua.

Selain itu, hal lain yang tengah fokus dipersiapkan dan menjadi ranah koordinasi Kemenko Polhukam RI adalah pelaksanaan pemilihan umum serentak.

Agenda penting lainnya yang akan dihadapi dan perlu mendapatkan perhatian, adalah pesta demokrasi di antaranya pelaksanaan Pilkada dan Pemilu (Pilpres dan Pileg) serentak pada tahun 2024.

Hal tersebut sesuai yang diamanatkan dalam UU Nomor 10 tahun 2016 perlu dipersiapkan yang baik dan berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait.

Untuk itulah Kemenko Polhukam harus senantiasa tanggap, siaga dan terus menerus meningkatkan perhatian dalam mengawal stabilitas di bidang politik, hukum dan keamanan.

"Utamanya melalui pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam dalam melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Polhukam," kata Mahfud.

Dalam kesempatan tersebut, Mahfud juga mengingatkan sejumlah tantangan yang akan dihadapi oleh Kemenko Polhukan RI di tahun 2022 ini antara lain mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang sudah 11 kali berturut-turut diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Tantangan lainnya, kata dia, adalah dinamika situasi nasional khususnya dalam bidang politik, hukum, dan keamanan, di mana Kemenko Polhukam menjadi koordinatornya.

Tahun lalu bangsa Indonesia telah berhasil menghadapi dan melalui segala ketidakpastian seperti pandemi, ancaman resesi, gangguan instabilitas kawasan dan lainnya yang justru semakin menguatkan bangsa.

Selama tahun 2021 bersama seluruh elemen bangsa pemerintah telah berhasil menekan kenaikan penularan Covid-19.

"Upaya pemerintah dalam pemulihan ekonomi mulai menunjukan hasil. Ekonomi kembali bergeliat. Target penerimaan negara dari pajak terjangkau," kata Mahfud.

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Sesmenko Polhukam tersebut merupakan tindak lanjut dari Keputusan Presiden RI Nomor 3/TPA Tahun 2022 Tanggal 3 Januari 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.