Menko PMK: Pemerintah Siapkan Pemulihan Pasca Bencana Longsor Jayapura
Pemerintah saat ini masih berupaya mengatasi dampak yang ditimbulkan, baik korban jiwa maupun kerusakan terhadap fasilitas umum masyarakat.
lihat foto
Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan pemerintah sedang mempersiapkan pemulihan pasca bencana banjir dan longsor di Kabupaten dan Kota Jayapura, Papua.
Pemerintah pusat maupun provinsi, kabupaten, dan kota Jayapura, kata Muhadjir, akan mendukung penanganan pasca banjir melalui program jangka pendek, menengah, dan jangka panjang.
"BNPB dan Pemda setempat juga akan segera menyusun kajian kebutuhan pasca bencana untuk dijadikan dasar perencanaan kegiatan pemulihan pasca bencana," ucap Muhadjir melalui keterangan tertulis, Rabu (12/11/2021).
Pemerintah saat ini masih berupaya mengatasi dampak yang ditimbulkan, baik korban jiwa maupun kerusakan terhadap fasilitas umum masyarakat.
Baca juga: PLN Pulihkan 292 Gardu Padam Akibat Banjir Jayapura
Berbagai upaya yang telah dilakukan, antara lain, penyaluran dana siap pakai penanganan darurat Rp250 juta oleh BNPB dan bantuan logistik hingga penyelamatan korban dari kementerian lembaga.
Muhadjir mengatakan secara umum penanganan banjir dan longsor berikut dampaknya di Kabupaten dan Kota Jayapura telah berlangsung baik.
Mulai dari penanganan korban maupun dampak kerusakan sarana dan prasarana yang ada.
“Begitu juga dengan penetapan-penetapan tanggap darurat. Semua melibatkan komponen-komponen yang bertanggung jawab, seperti aparat TNI/Polri, BNPB, Basarnas, Pemda setempat, dan tentu saja kementerian-kementerian teknis yang lain,” tutur Muhadjir.
Sementara itu, posko penanganan darurat bencana juga telah diimbau untuk terus memperhatikan pelayanan kebutuhan dasar masyarakak.
Termasuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan spesifik untuk kelompok rentan, baik anak, bayi, serta lansia.
Pemulihan di sektor fisik khususnya yang seperti sarana prasarana pendidikan, pusat pelayanan keagamaan, kata Muhadjir, akan dikoordinasikan dengan kementerian teknis, Kementerian PUPR, BNPB, dan Pemkab/kota setempat.
Sedangkan untuk meningkatkan kesiapsiagaan kemungkinan terjadinya bencana susulan, Muhadjir meminta BMKG untuk terus memasok informasi terkait perkembangan cuaca terutama di wilayah Jayapura. Informasi tersebut agar segera diinfokan kepada Pemkab/kota Jayapura.
“Termasuk tadi, ada mengenai saran dan rekomendasi kepada Kementerian PUPR untuk segera meninjau kembali desain infrastruktur yang dibangun terutama yang belum memperhitungkan perubahan iklim," kata Muhadjir.
"Ini mungkin bisa dijadikan dasar dan mudah-mudahan kejadian di Jayapura ini bisa dijadikan prototipe dan model untuk kemudian diterapkan di daerah yang lain,” tambah Muhadjir.
