Orang Asing Mulai Masuk Indonesia, Sekjen Kemenkumham Perintahkan Pengetatan Pintu Imigrasi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Andap Budhi Revianto meminta Kantor wilayah maupun unit pelaksana teknis di lingkup Kemenkumham yang menjadi perlintasan orang asing masuk ke Indonesia untuk memperketat protokol kesehatan (prokes).

Perintah itu disampaikan Andhap demi mencegah masuknya varian-varian baru virus Covid-19 yang terus bermutasi.

“Saya meminta seluruh ASN memahami dan mempedomani arahan Presiden dan Menteri serta berbagai regulasi terkait pelaksanakan PPKM dengan baik sesuai tugas dan fungsi yang didasari pada leveling PPK di wilayah masing-masing,” kata Andap dalam arahannya kepada seluruh Aparatus Sipil Negara (ASN) Kemenkumham saat menghadiri upacara Hari Pahlawan, di Jakarta, Rabu (10/11/2021).

Pemerintah saat ini memang mulai membuka pintu-pintu imigrasi dan perbatasan, dan mengizinkan masuknya orang asing ke Indonesia seiring melandainya tingkat penularan Covid-19. 

Baca juga: Kemenkumham dan Bea Cukai Gagalkan 288 Ribu Bolpoin Tiruan asal Tiongkok Masuk ke Indonesia

Seiring pelonggaran Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) itu pula, Kemenkumham tercatat telah empat belas kali mengeluarkan surat edaran. Terakhir adalah Surat Edaran Nomor SEK-27.OT.02.02 tanggal 9 November 2021.

Andhap kemudian menegaskan poin-poin penting yang termaktub dalam surat edaran itu.

Ia meminta agar ASN Kemenkumham mempedomani dan memahami arahan Presiden, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan berbagai regulasi terkait serta tindak lanjuti dengan baik dalam pelaksanaan tugas dan fungsi berdasarkan leveling PPKM wilayah masing-masing.

Baca juga: Terima Penghargaan dari Kemenkumham Kapolsek Setiabudi Termotivasi untuk Terus Bantu Sesama

Poin penting lain yang diungkap Andhap adalah pengetatan protokol kesehatan khususnya bagi Kantor Wilayah (Kanwil) yang tempat pemeriksaan Imigrasinya dibuka sebagai pintu masuk kedatangan internasional atau perlintasan negara.

“Persiapkan SOP dengan baik serta tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat sebagai langkah antisipasi adanya varian baru Covid-19 A.Y.4.2 atau Delta Plus, khususnya bagi Kantor Wilayah yang memiliki Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang dibuka sebagai gerbang internasional yang berbatasan dengan negara lain,” lanjutnya.

Berdasarkan surat edaran dimaksud, ada beberapa kantor imigrasi yang dibuka untuk pintu masuk kedatangan internasional atau memiliki perlintasan negara yaitu: Bandara Soekarno Hatta di Tangerang Provinsi Banten; Bandara Hang Nadim di Batam Provinsi Kepulauan Riau; Bandara Raja Haji Fisabilillah di Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau; Bandara Ngurah Rai di Denpasar Provinsi Bali; Bandara Sam Ratulangi di Manado Provinsi Sulawesi Utara.

Baca juga: Apresiasi! Kemenkumham Ganjar Direktur Hubungan Kelembagaan BNI dengan Penghargaan Bhakti Sosial

Kemudian Pelabuhan Batam dan Tanjung Pinang di Provinsi Kepulauan Riau; Pelabuhan Nunukan di Provinsi Kalimantan Utara; Pos Lintas Batas Negara Aruk dan Entikong di Provinsi Kalimantan Barat, dan; Pos Lintas Batas Negara Motaain di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Secara khusus, Andap memberikan perhatian kepada Kanwil NTB dan Bali, lokasi di mana event World Super Bike dan pertemuan G-20 akan diselenggarakan.

“Bagi kanwil yang terdapat event internasional seperti World Super Bike di Mandalika Nusa Tenggara Barat dan pertemuan G20 di Bali agar lebih memperketat pengawasan, mempersiapkan langkah-langkah antisipasi dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat,” katanya.

Andap juga menginstruksikan dilakukan pengawasan secara ketat dan intens agar para pegawai protokol kesehatan secara ketat saat melakukan aktivitas di berbagai tempat.

“Satgas Covid-19 pada masing-masing Satker agar secara intens memonitor kondisi Pegawai dan dilarang menyelenggarakan kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan pada saat libur Natal dan Tahun Baru 2022,” ujarnya.