Bantah Bergabung KKPJ, Seknas Jokowi: Kami Tidak Gegabah Sudutkan Pemerintah

Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Seknas Jokowi, Guruh Hermawan, menyatakan keprihatinnya atas sejumlah relawan yang menyudutkan pemerintah mulai polemik bisnis polymerase chain reaction (PCR) hingga wacana perombakan alias reshuffle kabinet .

Guruh menilai tuduhan atas sejumlah menteri terlibat dalam bisnis PCR tidak berdasar.

Dirinya meminta relawan yang mengatasnamakan pendukung Jokowi jangan membuat gaduh.

"Kami tegak lurus menjalankan amanat relawan yang menyatukan bangsa, bukan gegabah menyudutkan pemerintah. Apalagi ada tuduhan ikut mendikte Pemerintah untuk melakukan reshuffle kabinet atau terlibat membongkar isu PCR gate. Tidak ada bukti itu, jadi bila ada pernyataan itu, maka Seknas Jokowi menyatakan keberatan atas tuduhan pihak tertentu," kata Guruh melalui keterangan tertulis, Rabu (10/11/2021).

Baca juga: Relawan Apresiasi Jokowi dalam Tangani Pandemi hingga Pemulihan Ekonomi Nasional

Seperti diketahui, saat ini berkembang isu bisnis PCR yang disebut-sebut melibatkan dua Menteri di Kabinet Jokowi.

Tudingan itu secara langsung mengarah kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir.

Sejumlah relawan mendesak Presiden Joko Widodo untuk melakukan reshuffle kabinet atas munculnya kasus tersebut.

Guruh juga membantah adanya organisasi yang mengatasnamakan Kelompok Kerja Pendukung Jokowi (KKPJ) yang di dalamnya terdapat Organ relawan Seknas Jokowi.

Menurutnya, Seknas Jokowi tidak pernah terlibat apalagi bermaksud untuk membicarakan Reshuffle kabinet. "Itu bukan kewewenangan Seknas Jokowi."

Sekjen Seknas Jokowi, Tumpak Sitorus menambahkan, tuduhan atas sejumlah menteri terlibat dalam bisnis PCR tidak berdasar.

Jangan sampai upaya pemerintah dalam menangani dan mengendalikan pandemi covid-19 dipolitisasi dengan isu bisnis PCR.

"Adanya pernyataan seolah- olah Menteri BUMN cawe-cawe dalam pengadaan PCR terlebih dimasa darurat pandemi adalah tuduhan yang keji. Untuk itu pada kesempatan ini Seknas Jokowi mendukung Bapak Menteri Erik Tohir agar sesegera mungkin membersihkan para komisaris BUMN yang tidak kompeten atau yang berasal dari relawan agar segera diberhentikan," kata Tumpak Sitorus.