Kata Pengamat soal Aksi Marah-marah Risma, Ingin Jadi Pembeda hingga Mengingatkan Sosok Ahok
Kata Pengamat Politik Adi Prayitno tentang aksi marah-marah Risma, ingin jadi pembeda hingga mengingatkan sosok Ahok.
lihat foto
Buntut dari gaya komunikasi Ahok yang cenderung blak-blakan, sosoknya kerap mendapat kritikan dari banyak pihak.
Baca juga: Pendamping PKH di Gorontalo Tak Keberatan Dimarahi Mensos Risma, Anggap Bagian dari Pendidikan
"Tapi prolemnya model komunikasi yang konfontratif kaya gitu cenderung tidak disukai oleh publik."
"Betul bahwa Risma sedang memancing perdebatan serius tentang suatu persoalan, tapi komunikasi yang agresif selain tidak disukai orang, kemudian mengingatkan apa yang terjadi pada Ahok,"
"Ahok kurang hebat gimana, dinilai punya kerja yang bagus, tegas, tapi karena sering marah-marah justru tidak mendapat intensif yang postif, tapi negatif, bahkan mendapatkan bullyan dan kritik dimana-mana," ujar Adi.
Pendamping PKH Tak Keberatan Dimarahi Risma hingga Anggap Masalah Selesai
Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Gorontalo, Fajar Sidik Napu yang menjadi korban kemarahan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini, buka suara.
Fajar diundang oleh Gubernur Gorontalo Rusli Habibie di kediaman pribadinya di Kelurahan Moodu Kota Gorontalo, Minggu (3/10/2021) kemarin.
Rusli sengaja mengundang Fajar untuk mendengarkan klarifikasi terkait aksi Mensos Risma yang marah-marah kepadanya.
Di hadapan Gubernur Rusli, Fajar mengaku sudah memaafkan Mensos Risma.
Baca juga: Risma Kembali Marah-marah, Hidayat Nur Wahid hingga Pengamat Desak Jokowi Tegur Sikap Mensos
Ia menilai sikap Mensos sebagai bentuk perhatian seorang ibu kepada anak-anaknya.
Fajar pun mengaku tak keberatan dengan sikap Mensos Risma yang memarahinya di depan publik.
"Beberapa media juga bertanya kepada saya, apakah saya keberatan dengan tindakan kemarin? Saya membalas tidak."
"Tidak mungkin saya memarahi orang tua yang memarahi saya, karena bagi saya itu bagian dari pendidikan ke kami,” kata Fajar, dikutip Tribunnews.com dari situs resmi Pemprov Gorontalo, Senin (4/10/2021).
Kemudian, Fajar menjelaskan duduk perkara persoalan yang terjadi saat itu.
Ketika itu, katanya, ada 26 nama penerima PKH yang dipertanyakan oleh kepala desa kenapa uangnya belum masuk.
