Muhaimin Lakukan Roadshow Politik Serap Aspirasi Warga Papua

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin) melanjutkan kegiatan Roadshow Politik Kesejahteraan bertajuk 'Gus Muhaimin Mendengar Masyarakat Papua'.

Sebelumnya kegiatan serupa dilakukan Muhaimin dengan masyarakat Papua Barat dan berbagai provinsi lain.

Berbagai aspirasi disampaikan para tokoh dan berbagai elemen masyarakat Papua.

Ketua PWNU Papua Toni Wanggai mengapresiasi kegiatan Roadshow Politik Kesejahteraan tersebut.

”Dengan banyak mendengar akan mencari solusi terbaik untuk kesejahteraan dan keadilan. Ini yang dulu dilakukan Gus Dur (Presiden ke-4 KH Abdurrahman Wahid). Beliau adalah pribadi yang sangat dihormati rakyat Papua karena memberikan Undang-Undang Otonomi Khusus. Dulu Gus Dur juga melakukan kegiatan Gus Dur Mendengar di sinode,” kata Toni Wanggai, pada Senin (30/8/2021).

Menurutnya, saat ini banyak pemimpin yang alergi dengan perbedaan pandapat.

Padahal saat aspirasi masyarakat didengar, mereka sangat menghargai tokoh yang bisa mendengar.

”Kami berharap dengan Gus Muhaimin mendengar banyak diberkahi,” ujarnya.

Baca juga: Panglima TNI: Penggunaan Masker dan Disiplin Prokes Harus Terus Ditingkatkan di Papua Barat

Toni mengatakan, pendekatan kemanusiaan dan budaya atau kultural sangat berarti di Papua.

”Inilah yang selama ini sudah dilakukan PKB-NU.

Papua adalah episentrum politik, episentrum ekonomi dunia. Persoalan yang terjadi di Papua akan mempengaruhi masyarakat Papua. Masyarakat Papua harus disentuh dengan pendekatan kemanusiaan dan kebudayaan," katanya.

Sementara itu, Direktur STT Walterpos Jayapura Pdt Dominggus Pigai mengatakan Gus Muhaimin ibarat Gus Dur-nya orang Papua.

”Saya pernah ke Tebuireng (Jombang), berziarah ke Makam Gus Dur karena beliau mengerti hati rakyat Papua,” ungkapnya.

Dominggus mengatakan, konflik antara aparat keamanan dengan masyarakat di wilayah pegunungan di daerahnya masih sering terjadi.

”Kami percaya Gus Muhaimin bisa memikirkan secara seksama dan memberikan harapan keadilan dari para korban yang sampai sekarang belum diselesaikan,” ungkapnya.

Baca juga: Panglima Tegaskan TNI-Polri Dukung PON XX dan Ajak Masyarakat Papua Patuhi Protokol Kesehatan

Di sisi lain, katanya, masalah kesehatan dan pendidikan di pegunungan tengah masih sangat kurang dan mengalami trauma.

”Banyak perusahaan yang masuk di pegunungan tengah, banyak yang melanggar, banyak illegal loging, dan lainnya,” tuturnya.

Mendengarkan berbagai aspirasi dari masyarakat Papua, Gus Muhaimin mengatakan kegiatannya ini dilakukan untuk meneladani spirit perjuangan Gus Dur.

”Gus Dur adalah tokoh yang mampu mendengar rakyat Papua. Keteladanan beliau sudah banyak kita baca, kita dengar, dan akan kita wariskan kepada bangsa Indonesia,” katanya.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengatakan, ada dua hal mendasar dan fundamental untuk membangun Papua dan Papua barat di masa depan.

Pertama, pembangunan di Papua dan Papua Barat, apapun itu bentuknya, harus berpijak dan berlandas pada jalan kebudayaan atau pendekatan budaya.

”Artinya pembangunan di tanah Papua harus berlandaskan pada nilai, tradisi, etika, norma, budaya, hukum adat, serta aturan-aturan khusus yang dimiliki masyarakat Papua,” ujarnya.

Menurutnya, jalan kebudayaan akan mampu membangun kohesivitas dan solidaritas sosial, menjadikan masyarakat asli Papua merasa memiliki, tidak terasing di tanah kelahirannya.

Baca juga: KKB Papua Diduga Bunuh 2 Pekerja di Yahukimo, Kapolda Papua Ungkap Terduga Pelaku

”Lebih dari itu, jalan kebudayaan tidak akan menyebabkan pembangunan menjadi sangkar besi bagi masyarakat asli Papua sendiri. Jalan kebudayaan menawarkan dialog yang memandang manusia sebagai manusia dan bagian anak kandung bangsa sendiri,” urainya.

Kedua, kata Gus Muhaimin, masa depan Papua hanya bisa diwujudkan dengan melakukan transformasi dari pembangunan yang bersifat eksklusif ke inklusif.

Pendekatan eksklusif pada masa lalu di bumi Papua telah menciptakan pertumbuhan yang buruk dan mengarah pada pengucilan atau eksklusi sosial masyarakat Papua sendiri.

”Pembangunan inklusif di Papau adalah sebuah model pembangunan yang dalam pelaksanaannya harus melakukan dua hal sekaligus, yakni pelaksanaan demokrasi langsung dan dan distribusi infrastruktur sosial,” katanya.