Isu Pergeseran Kabinet Menguat Pasca PAN Ikut Koalisi

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Isu pergeseran jajaran kabinet semakin menguat pascabergabungnya Partai Amanat Nasional (PAN) ke dalam partai koalisi pendukung pemerintah, Rabu (25/8/2021).

Berdasarkan informasi yang dihimpun Tribunnetwork, reshuffle terbatas bakal dilakukan pada sekitar bulan September mendatang.

Berdasarkan informasi yang dihimpun pula terdapat sekira tujuh kementerian yang dikabarkan bakal terkena reshuffle, guna mengakomodasi masuknya PAN maupun karena masalah kinerja.

Kementerian yang dimaksud antara lain kementerian koperasi dan UMKM; perhubungan; pertanian; energi dan sumber daya mineral (ESDM); desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi; agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional (ATR/BPN); hingga kepala staf presiden.

Isu reshuffle sendiri ditanggapi secara beragam oleh partai-partai politik pendukung pemerintah.

Seperti Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang menekankan bahwa munculnya isu reshuffle muncul sebagai konsekuensi bergabungnya PAN.

PPP enggan larut dalam isu tersebut, sebab reshuffle merupakan hak prerogatif presiden.

"Soal reshuffle sesuai dengan ketentuan perundang-undangan itu hak prerogatif presiden Jokowi. Kalau kemudian isu reshuffle mencuat gara-gara masuknya PAN itu namanya konsekuensi politik," ujar Ketua DPP PPP Achmad Baidowi, ketika dihubungi, Jumat (27/8/2021).

Baidowi menyinggung presiden biasanya melakukan reshuffle berdasarkan indeks parameter kerja. Artinya, reshuffle dilakukan dengan mengukur dan mengevaluasi kinerja kabinetnya, bukan dasar yang lain.

PPP, kata dia, juga tidak melakukan pergerakan atau konsolidasi sama sekali kepada pemerintah terkait isu reshuffle.

Baca juga: Pengamat Sayangkan PAN Masuk dalam Koalisi Jokowi: Demokrasi Semakin Tidak Berkualitas

Bertambah atau tidaknya jumlah kader di jajaran kabinet dikatakan hak pregoratif presiden.

"Kita kan ingin membantu presiden, kalau ada kemudian kader PPP dipercaya lagi untuk menduduki jabatan menteri ya alhamdulillah. Toh PPP kan tidak kekurangan kader untuk itu," ucapnya.

Senada, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga enggan berandai-andai soal siapa yang akan diganti dan masuk ke kabinet.

Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) pasti lebih mengetahui kinerja dan tantangan kabinet saat ini.