Politisi PKS Kritik Langkah Pemerintah Terus Memperpanjang PPKM Tanpa Target Penanggulangan Pandemi

Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mengkritik akuntabilitas kebijakan pemerintah yang terus memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) selama pandemi tetapi tanpa target dan indikator keberhasilan yang jelas.

Menurutnya, perpanjangan PPKM tanpa target dan indikator keberhasilan menunjukkan pemerintah tidak punya program penanggulangan pandemi yang jelas dan terukur (akuntabel).

"Tanpa indikator keberhasilan itu, maka buka-tutup atau gonta-ganti nama istilah PPKM dapat dipersepsi masyarakat hanya sekadar alat pemerintah untuk meredam gejolak dalam masyarakat, yang mulai jenuh menghadapi pandemi Covid-19," ujar Mulyanto kepada wartawan, Jumat (20/8/2021).

Legislator PKS itu menambahkan seharusnya pemerintah menjelaskan apa saja yang ingin dicapai dalam pelaksanaan setiap PPKM.

"Misalnya berapa target kasus tambahan positif harian? Berapa target positive rate (prosentase kasus positif dari total testing) harian? Berapa target penurunan jumlah kematian karena Covid-19 per hari? Semua itu kan bisa dihitung dan diperkirakan," katanya.

Baca juga: Epidemiolog: PPKM Harus Dipantau Ketat

Dengan indikator yang jelas ini, Mulyanto menyebut rakyat dapat menilai apakah pemerintah benar-benar bekerja on the track untuk mencapai target-target itu dalam penanggulangan pandemi Covid-19 atau tidak.

"Jangan rakyat dikenakan berbagai pembatasan, namun pemerintah tidak menjamin perkembangan upaya penanggulangan Covid-19," katanya.

Dia kembali menyinggung dalam Pidato Kenegaraaan 16 Agustus lalu, Presiden Jokowi juga tidak menyebutkan target-target indikator penanggulangan pandemi yang mendasari RAPBN tahun 2022.

Padahal, faktor pandemi sangat berpengaruh terhadap target capaian pertumbuhan ekonomi tahun 2022.

"Target pertumbuhan ekonominya ditetapkan, namun target penanggulangan pandeminya tidak. Ini kan aneh," tegas Mulyanto.

Mulyanto melihat selama ini pemerintah hanya sibuk memberikan berbagai batasan kepada masyarakat, tanpa menjelaskan apa target yang ingin diwujudkan.

Padahal, visi pemerintah yang jelas soal ini menjadi pedoman masyarakat, yang sekaligus dapat meningkatkan kesabaran dan partisipasi mereka. Masyarakat, kata Mulyanto, membutuhkan visi penanggulangan Covid-19 pemerintah.

Baca juga: Nadiem: Presiden Dukung PTM Terbatas Segera Dilaksanakan di Wilayah PPKM Level 1-3

"Selama ini pemerintah hanya sibuk bicara soal indikator input dan proses penanggulangan pandemi, seperti berapa persen kunjungan mal diperbolehkan, bagaimana aturan administrasi naik angkutan umum, berapa batasan waktu makan di restoran. Semua itu bukan indikator output apalagi outcome bagi penanggulangan Covid-19," imbuh Mulyanto.

Wakil Ketua FPKS DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan ini meminta pemerintah membuat peta jalan penanggulangan Covid-19.