Didorong Dipercepat, Ini 10 Daerah Dengan Insentif bagi Tenaga Kesehatan Terendah dan Tertinggi

Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Pemerintah lewat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) beberkan data 10 daerah provinsi, kabupaten/kota dengan penyaluran insentif bagi tenaga kesehatan daerah (Inakesda) terendah dan tertinggi.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk mempercepat realisasi penyaluran.

Eks Kapolri itu mengatakan ada beberapa daerah yang belum menganggarkan Inakesda sebesar 8% untuk (penanganan) Covid-19.

Baca juga: Ada Klaster Covid-19, Balaikota Tangsel Lockdown

Padahal tenaga kesehatan merupakan garda terdepan dalam penanganan Covid-19.

"Ada pula Pemda yang sudah menganggarkan tapi belanjanya belum maksimal," kata Mendagri di Rakor Pengendalian Covid-19 dan Percepatan Realisasi Insentif bagi Tenaga Kesehatan di Daerah, Selasa (29/6/2021).

Tito berujar insentif untuk tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan Covid-19 dibayarkan oleh Kementerian Kesehatan.

Mereka adalah Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit Umum Pusat, Swasta, TNI, Polri dan Rumah Sakit Umum BUMN.

Baca juga: INI Gejala Covid-19 Varian Delta, Varian Virus Corona yang Sangat Menular dan Tercepat

Sedangkan Tenaga Kesehatan yang bertugas di RSUD Provinsi, Kabupaten/Kota, Puskesmas dan Labkesmas dibayar oleh Pemda melalui alokasi 8% dari DAU dan DBH di masing-masing daerah.

"Ada juga yang sudah mengalokasikan dari 8% itu tapi belum mengalokasikan untuk insentif tenaga kesehatan, ada yang sudah mengalokasikan untuk insentif tenaga kesehatan tapi belum direalisasikan atau baru sebagian direalisasikan,” beber Mendagri.

Berdasarkan Data Kementerian Keuangan, per tanggal 28 Juni 2021, agregat realisasi anggaran insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka penanganan Covid-19 masih berada pada angka 7,81%.

Baca juga: 95 Nakes di Kabupaten Lebak Terpapar Covid-19, Imbasnya 42 Puskesmas Sempat Ditutup Sementara

Artinya dari total anggaran Rp. 8.058.,44 Triliun baru teralisasi Rp. 629, 51 Milyar.

Angka itu didapat dari rincian sebagai berikut:

Pertama, di tingkat provinsi tercatat pengalokasian anggaran bagi Inakesda sebesar Rp. 1.436.639.333.586, namun baru teralisasi Rp. 117.820.155.925 atau hanya 8,2%.

Adapun 10 provinsi dengan realisasi Inakesda tertinggi adalah Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat dan Papua Barat.

Sementara 10 provinsi dengan realisasi terendah adalah Provinsi Riau, Bengkulu, Lampung, DKI Jakarta, D.I. Yogyakarta, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Banten.

Kedua, anggaran bagi Inakesda di Kabupaten/Kota sebesar Rp. 6.596.716.906.47, dan baru terealisasi 7,6% atau Rp. 504.395.277.658.

Adapun 10 Daerah Kabupaten dengan realisasi Inakesda tertinggi adalah Kabupaten Bantul, Parigi Moutong, Cianjur, Bogor, Seruyan, Lombok Tengah, Tuban, Kep. Meranti, Karawang dan Kotawaringin Barat.

Sedangkan 10 Daerah Kabupaten dengan realisasi Inakesda terendah adalah Kabupaten Sukabumi, Banjarnegara, Banyumas, Kendal, Klaten, Jember, Lumajang, Maluku Tengah, Dogiyai dan Serang.

Adapun 10 daerah Kota dengan realisasi Inakesda tertinggi adalah Kota Bandung, Tangerang, Semarang, Bekasi, Mataram, Tangerang Selatan, Tomohon, Tegal, Bitung dan Bengkulu.

Sedangkan 10 Daerah Kota dengan realisasi Inakesda terendah adalah Kota Banda Aceh, Bukittinggi, Padang, Payakumbuh, Dumai, Pekanbaru, Cirebon, Magelang, Pekalongan dan Surakarta.

Diketahui, dari data yang bersumber dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri per 27 Juni 2021, dari 523 daerah yang telah menyampaikan Laporan Refocussing 8% DBH/DAU Tahun Anggaran 2021, sebanyak 455 daerah mengalokasikan anggaran untuk insentif tenaga kesehatan.

Sementara 68 daerah lainnya tidak mengalakosikan anggaran untuk insentif tenaga kesehatan.

Sementara itu, dari 455 daerah yang mengalokasikan anggaran untuk insentif tenaga kesehatan, 144 daerah telah melakukan realisasi, sementara 311 daerah lainnya belum melakukan realisasi (realisasi 0%).

Data yang sama juga memperlihatkan Anggaran dan Realisasi Refocussing 8% DBH/DAU Dalam APBD Tahun anggaran 2021 yang masih jauh dari harapan.