Ketua Komisi X DPR: Sebenarnya Publik Menghendaki Pembelajaran Tatap Muka Dilaksanakan

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menilai sebenarnya publik menghendaki pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM).

Hal tersebut dikatakan Syaiful Huda menyikapi hasil survei yang dirilis KedaiKOPI terkait respon masyarakat menyikapi kebijakan PTM yang akan diterapkan pada Juli mendatang.

Berdasarkan survei KedaiKOPI, 59 persen responden menyatakan tidak setuju dengan penerapan PTM terbatas.

"Jadi kalau dalam suasana tren (kasus Covid-19) naik saja, masih fifty-fifty, 41 persen, saya kira trennya publik sebenarnya ingin menghendaki PTM bisa dilaksanakan," ujar Syaiful Huda, dalam rilis survei KedaiKOPI secara daring, Kamis (24/6/2021).

Huda juga merujuk kepada beberapa survei yang dilakukan Kemendikbud dan KPAI yang konsen dalam hal mengafirmasi apakah orang tua menghendaki anaknya untuk PTM.

"Ketika ditanya apakah ia menghendaki anaknya untuk PTM, 73 persen menghendaki supaya PTM bisa dilaksanakan. Hasil survei Kemendikbud mengafirmasi hal yang sama 76 persen orang tua menghendaki," jelasnya.

Baca juga: Penjelasan Covid-19 Varian Delta, Gejala, hingga Efektivitas Vaksin

Bahkan, Huda mengatakan berdasarkan survei yang dilakukan beberapa asosiasi guru menyebutkan guru-guru memilih agar PTM dilaksanakan.

"Ketika ditanya apakah guru siap menjalankan, melaksanakan duo sistem ini PTM jalan juga, PJJ jalan, rata-rata guru yang bulan Januari Desember relatif menyatakan belum siap, masuk bulan Februari itu memilih lebih baik pelaksanaan PTM dilaksanakan dan seterusnya," kata dia.

Tak hanya itu, Huda mencatat masyarakat kelas menengah ke bawah memang memiliki kecenderungan menghendaki PTM dilaksanakan.

Sebab, fakta di lapangan menyatakan orang tua siswa tidak bisa berposisi menggantikan peran guru.

Selain itu, anak di rumah memiliki resiko tidak terkontrol dengan baik karena orang tua kesulitan keuangan dan harus bekerja serabutan.

Baca juga: PTM Terbatas Dimulai Juli, IDI Minta Pelajar juga Divaksin

Huda mengatakan hal itu pada akhirnya berimbas kepada anaknya yang relatif tidak bisa maksimal mengikuti PJJ.

"Terlebih-lebih kita banyak temui profil orang tua siswa yang putranya lima tapi gawainya cuma satu, padahal sekolah dilaksanakan pada jam yang sama. Jadi sudah hampir pasti tidak terjadi proses pembelajaran dengan baik dan ini sudah berjalan satu setengah tahun," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Lembaga Survei Kedaikopi merilis hasil survei soal respon masyarakat terkait kebijakan pembelajaran tatap muka (PTM) yang akan diterapkan pada Juli mendatang.

Berdasarkan survei Kedaikopi, 59 persen responden menyatakan tidak setuju dengan penerapan PTM terbatas.

Baca juga: PTM Terbatas Bersifat Dinamis, Disesuaikan dengan Pemberlakuan PPKM Mikro Masing-masing Daerah

"Kita tanya apakah anda setuju jika sekolah mulai melaksanakan pembelajaran secara tatap muka, dan ternyata 59 persen bilang tidak setuju, 41 persen bilang setuju atau respon ya," ungkap Direktur Eksekutif Lembaga Survei Kedaikopi Kunto Adi Wibowo secara daring, Kamis (24/6/2021).

Kedaikopi, kata Kunto, lalu mencoba menggali lebih dalam dengan mengklasifikasi responden yang menyatakan menerima atau menolak PTM terbatas.

Kunto mencoba mengklasifikasi berdasarkan zonasi daerah dengan risiko rendah, sedang, dan tinggi. Data zonasi risiko daerah didapatkan dari lama Satgas Covid-19.

"Kita coba cross step atau kita coba lihat jangan-jangan dari hasil ini mereka yang di daerah risikonya rendah akan lebih banyak setuju, mereka yang daerah risikonya dia akan lebih banyak tidak setuju," ucap Kunto.

Namun setelah dilakukan cross step ternyata hampir tidak ada korelasi antara zona Covid-19 dengan penentuan sikap soal sekolah tatap muka.

Responsen di wilayah dengan risiko penularan Covid-19 rendah yang setuju PTM terbatas 43 persen.

Sedangkan di wilayah penularan Covid-19 berisiko sedang yang setuju hanya 38,4 persen, yang tidak setuju 61,6 persen.

"Sedangkan yang di daerah resiko tinggi itu yang setuju hampir 42 persen yang tidak setuju 58 persen. Hanya selisih sedikit dengan yang risiko rendah sebenarnya," ucap Kunto.

Kunto menduga sikap ini diambil para responden karena waktu survei yang dilakukan pada tanggal 15-23 Juni, ketika kasus Covid-19 mulai naik secara eksponensial di beberapa daerah.

"Sehingga membuat orang semakin waspada orang mungkin semakin agak mempertimbangkan kembali keputusan mereka untuk pembelajaran tatap muka," jelas Kunto.

Seperti diketahui, survei ini dilakukan melalui telepon terhadap 1.062 responden dengan hanya satu pertanyaan saja.

Tingkat respon para responden sebesar 22,48 persen dari 4.724 data panel.

Data ini diambil responden Kedaikopi sempat diwawancara secara tatap muka.