74 Persen Masyarakat Tidak Setuju Presiden 3 Periode, Demokrat: RI Bukan Cuma Jokowi dan Prabowo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Hampir sebagian besar masyarakat tidak setuju Presiden Joko Widodo menjabat selama tiga periode.

Hal tersebut berdasarkan jajak pendapat yang dilakukan lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) tentang sikap publik terhadap amandemen presidensialisme.

Mayoritas warga yang menjadi responden survei menyatakan, aturan soal masa jabatan presiden dalam UUD 1945 tidak perlu diubah.

Baca juga: Presiden AS Joe Biden Bertemu Presiden Afghanistan Ashraf Ghani Jumat Nanti, Ini Tanggapan Taliban

"Sebanyak 74 persen menyatakan masa jabatan presiden hanya dua kali harus dipertahankan. Hanya 13 persen menyatakan harus diubah," kata Direktur Komunikasi SMRC Ade Armando, Minggu (20/6/2021).

Selain itu, 84,3 persen warga menyatakan tidak setuju jika presiden kembali dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Hanya 8,4 persen warga yang setuju.

Baca juga: Relawan dan Pendukung Jokowi Tolak Wacana Presiden 3 Periode: Pak Jokowi Menghormati Konstitusi

"Saya rasa ini angka yang cukup kuat menunjukkan bahwa mayoritas mutlak masyarakat Indonesia ingin pemilihan tidak usah diubah. Jangan dipilih MPR, presiden dipilih langsung oleh rakyat," ujar Ade.

Sementara itu sebanyak 52,9 persen responden menyatakan tidak setuju jika Presiden Joko Widodo kembali maju sebagai calon presiden 2024. Sementara itu, sebanyak 40,2 persen responden setuju.

Baca juga: Usung Wacana Jokowi 3 Periode, Tagar TangkapQodari Trending Topic di Linimasa Twitter

"Mayoritas warga, yaitu sebanyak 52,9 persen tidak setuju Jokowi maju kembali. Tapi angkanya lebih rendah daripada yang mengatakan masa jabatan presiden dua kali saja," kata Ade.

Survei SMRC ini diselenggarakan pada 21-28 Mei 2021 dengan metode wawancara tatap muka. Jumlah responden 1.220, tetapi yang sah sebanyak 1.072.

Populasi survei dipilih dengan multistage random sampling. Margin of error 3,05 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Demokrat: Indonesia Bukan Cuma Dua Tokoh

Partai Demokrat ikut angkat bicara mengenai wacana tiga periode dan pembentukan relawan yang mendukung wacana itu yakni Komunitas Jokowi-Prabowo 2024.

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menegaskan Indonesia bukan hanya memiliki dua sosok tersebut.

Bahkan dia menilai kontestasi politik antar Jokowi dan Prabowo pernah memunculkan polarisasi di masyarakat.

Sehingga jika hanya kedua sosok itu yang didukung maka Indonesia seolah tak memiliki kemajuan sejak 2014 silam.

"Indonesia bukan hanya Jokowi dan Prabowo semata-mata. Seakan-akan tanpa Jokowi dan Prabowo, Indonesia tidak akan bisa maju dan menjadi lebih baik," ujar Herzaky.

"Kenyataannya, sejak 2014, kontestasi antar keduanya malah membelah masyarakat. Memunculkan polarisasi dan luka mendalam di masyarakat, yang belum pernah kita alami di era-era sebelumnya. Kalau kemudian kita menyerahkan nasib Indonesia kembali kepada keduanya, seakan-akan Indonesia ini berhenti bergerak dan tidak ada kemajuan sejak 2014," imbuhnya.

Herzaky mengaku heran akan hal tersebut. Sebab saat ini sudah banyak tumbuh dan bermekaran calon pemimpin terbaik di seluruh Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.

Dia mencontohkan nama-nama seperti Anies Baswedan, Ridwan Kamil, Ganjar Pranowo dari deretan kepala daerah yang berprestasi.

Kemudian nama Airlangga Hartarto, Muhaimin Iskandar, Puan, dan Agus Harimurti Yudhoyono dari deretan pemimpin partai politik.

Berbagai survei juga telah mengkonfirmasi keinginan rakyat Indonesia mendapatkan pemimpin baru di 2024 dan menolak keras wacana tiga periode.

Dia pun meminta semua pihak mengingat bahwa Jokowi juga sudah menolak rencana tiga periode tersebut. Karenanya jangan isu tersebut terus dimunculkan.

"Presiden Joko Widodo telah mendapatkan kesempatan selama dua periode sesuai dengan amanah konstitusi. Kita doakan dan kita dukung beliau agar dapat menuntaskan tanggung jawabnya dengan baik sampai dengan 2024. Beliau sendiri sudah berulang kali menolak adanya rencana tiga periode. Tentunya penolakan beliau ini bukan basa-basi apalagi lips service belaka. Janganlah beliau kemudian dijebak, dipancing-pancing, untuk mengamputasi demokrasi kita dan menghancurkan cita-cita reformasi," jelasnya.

Herzaky juga meyakini Presiden Jokowi ingin dikenang sebagai pemimpin demokratis laiknya Presiden RI ke-6 Bapak SBY begitu selesai masa jabatannya.

Dan bukannya presiden yang membawa Indonesia kembali ke masa kelam seperti di Orde Baru, saat belum ada pembatasan masa jabatan presiden maksimal dua periode.

Dia pun mengimbau kepada pendukung wacana tiga periode agar jangan membuat Indonesia mundur puluhan tahun dengan memaksakan rencana presiden tiga periode.

"Lebih baik relawan yang tidak jelas itu, membentuk relawan melawan covid-19 dan membantu rakyat yang sedang susah karena krisis kesehatan dan krisis ekonomi yang kita hadapi saat ini, seperti yang sedang Partai Demokrat lakukan," ujar Herzaky.

"Stoplah bermanuver politik, fokus bantu rakyat saja. Mari kita bantu Bapak Presiden Joko Widodo menangani pandemi covid-19 dan krisis ekonomi saat ini. Jangan malah menghina rakyat Indonesia dengan wacana Jokowi tiga periode apalagi dengan lelucon tidak lucu Jokowi-Prabowo," tutupnya.

Elektabilitas

Terkait hal itu, Ketua Umum Relawan Jokowi (RèJO) HM. Darmizal MS ikut bersuara. Darmizal menyebutkan bahwa saat ini belum ada kandidat Presiden 2024 yang mampu menyaingi elektabilitas Jokowi.

“Kandidat yang muncul saat ini masih punya handicap yang dapat mengganggu dirinya ketika berkuasa kelak. Misalnya ada yang terkait isu HAM masa lalu, kepemimpinan menjadi Kepala Daerah yang masih jauh dari Good Corporate Governance (GCG), politisi anak kemarin sore hasil karbitan orang tua, atau politisi sektarianis yang membuka ruang bagi tumbuh berkembangnya kelompok intoleran yang sering dipelesetkan kelompok tertentu sebagai kadal gurun, 'kadrun',” ujar Darmizal.

Darmizal menyebut bahwa Jokowi dan keluarganya terbilang bebas dan bersih dari noda dan kotoran korup, ikhlas dan sepenuh hati bekerja keras untuk semua rakyat tanpa pandang bulu.

Dengan konsep Indonesia sentris, menurutnya Jokowi telah bekerja sungguh-sungguh membangun Indonesia yang merata.

"Jokowi tidak membangun citra untuk diri, bahkan sebagai pengusaha, Jokowi tidak memperkaya diri dan keluarganya. Jika mau, pasti semua kesempatan terbuka lebar untuk mengembangkan usahanya berkali lipat, namun hal itu tidak dilakukan Jokowi. Pada kondisi demikian, Jokowi menjadi pribadi yang merdeka dalam memimpin pembangunan negara dan bangsa," ungkap Darmizal.

“Karena itu, kandidat yang memiliki selera untuk maju di Pilpres 2024, agar bercermin diri. Termasuk yang sedang jadi menteri sebagai pembantu presiden atau yang sedang menjabat sebagai kepala daerah. Jangan lupakan tugas utama dan larut dalam euforia kandidat," imbuhnya.

Darmizal selaku Ketua Umum RèJO lantas mengajak publik untuk berhenti dulu sejenak dalam aktifitas politik dukung capres 2024. Darmizal mengimbau lebih baik publik mengawal pembangunan dibawah Presiden Jokowi hingga tuntas.

Selain itu, Darmizal juga menyampaikan bahwa terkait Pilpres 2024, Joko Widodo pasti akan taat konstitusi.

“Sebagai negarawan sejati dan Presiden Republik Indonesia dua periode, saya haqqul yakin bahwa Presiden Jokowi pasti tegak lurus pada Pasal 7 UUD 1945 sebagai pegangan konstitusional. Seorang dapat mencalonkan atau dicalonkan menjadi Presiden atau Wakil Presiden harus berpedoman kepada aturan yang sangat mendasar tersebut," pungkas Darmizal.(Tribun Network/dit/wly)