Sabtu, 4 Oktober 2025

Virus Corona

Lonjakan Covid-19 Dinilai jadi Puncak Gelombang Pertama, Epidemiolog Minta Pemerintah Tarik Rem

Epidemiolog Dicky Budiman menilai lonjakan Covid-19 saat ini adalah puncak gelombang pertama, minta pemerintah tarik rem darurat.

Penulis: Inza Maliana
Editor: Tiara Shelavie
Tribun Batam/Argianto DA Nugroho
Pasien Covid-19 tiba di Asrama Haji Kota Batam, Kepulauan Riau, untuk menjalani karantina, Jumat (28/5/2021). Berdasarkan data Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Batam, jumlah warga terkonfirmasi positif Covid-19 di Kota Batam mencapai 8.752 orang, dengan perincian pasien sembuh 7.629 orang, meninggal 184 orang, dan dalam perawatan 939 orang. Tribun Batam/Argianto DA Nugroho 

TRIBUNNEWS.COM - Epidemiolog dari Centre for Environmental and Population Health, Griffith University Australia, Dicky Budiman mengatakan, lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia saat ini adalah puncak dari gelombang pertama.

Menurutnya, ada banyak faktor yang membuat lonjakan kasus Covid-19 bisa terjadi.

Satu di antaranya, penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang tidak efektif.

Baca juga: Darurat! Rem Lonjakan Kasus Covid-19, Muncul Opsi Lockdown Total, Jangan Kendor Protokol Kesehatan

Juga, karena penerapan testing, tracing dan treatment atau 3T yang kurang maksimal.

"Ini sudah jelas apa yang terjadi adalah akumulasi dari banyak faktor."

"Kebetulannya, kita menuju puncak dari gelombang pertama yang tadinya lama," kata Dicky, dikutip dari tayangan Youtube Kompas TV, Sabtu (19/6/2021).

Untuk itu, Dicky menilai pemerintah harus segera menarik rem darurat untuk menekan laju penularan Covid-19.

Epidemiolog Griffith University Australia, Dicky Budiman
Epidemiolog Griffith University Australia, Dicky Budiman (Tangkapan Layar YouTube Kompas TV)

Menurut Dicky, pemerintah harus segera memberlakukan lockdown atau lebih dikenal sebagai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Namun, ia mengingatkan, pemberlakuan PSBB harus selaras antara pemerintah pusat dan daerah.

Pasalnya, apabila hanya satu atau dua daerah saja yang memberlakukan PSBB, maka hasilnya kurang efektif.

"Jadi tindakan yang harus dilakukan sangat penting untuk membatasi lonjakan kasus ini dengan PSBB."

Baca juga: Daftar Klaster Penyebab Lonjakan Kasus Corona di Pulau Jawa, Ada Klaster Mudik hingga Perkantoran

"Tapi tidak serta langsung, karena harus bersamaan, tidak boleh dalam situasi pandemi ini misalnya Jawa saja."

"Kalau hanya satu dua daerah yang melakukan pengetatan, sama saja, tapi kalau bisa setara maka bisa lebih efektif," ungkap Dicky.

Ia juga menyampaikan, dampak pandemi di Indonesia akan lebih parah apabila PSBB tidak segera dilakukan.

Warga pengguna sepedamotor melewati baliho ukuran besar berisi informasi pemberlakukan PSBB Proporsional yang terpasang dilokasi strategis agar terbaca oleh warga di Jalan Dipatiukur, Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (14/06/2021).  Menyusul peningkatan angka penyebaran Covid-19 di Bandung Raya, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil akan mengatur kembali pengetatan sejumlah kegiatan dan aktivitas masyarakat. Pengetatan kegiatan masyarakat ini adalah konsekuensi dari peningkatan kasus Covid-19 di Bandung Raya.  Rumah sakit di Bandung Raya dan Bodebek, merasakan dampak aktivitas libur Lebaran, yaitu mengalami lonjakan pasien Covid-19 yang meminta dirawat. Rata-rata berasal dari kluster keluarga yang didatangi pemudik. (Tribun jabar/zelphi )
Warga pengguna sepedamotor melewati baliho ukuran besar berisi informasi pemberlakukan PSBB Proporsional yang terpasang dilokasi strategis agar terbaca oleh warga di Jalan Dipatiukur, Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (14/06/2021). Menyusul peningkatan angka penyebaran Covid-19 di Bandung Raya, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil akan mengatur kembali pengetatan sejumlah kegiatan dan aktivitas masyarakat. Pengetatan kegiatan masyarakat ini adalah konsekuensi dari peningkatan kasus Covid-19 di Bandung Raya. Rumah sakit di Bandung Raya dan Bodebek, merasakan dampak aktivitas libur Lebaran, yaitu mengalami lonjakan pasien Covid-19 yang meminta dirawat. Rata-rata berasal dari kluster keluarga yang didatangi pemudik. (Tribun jabar/zelphi ) (Tribun Jabar/ZELPHI)

Terlebih dampak kepada tenaga kesehatan di Indonesia yang menjadi garda terdepan melawan pandemi.

"Harus segera membuat tindakan yang efektif karena kalau tidak beban di layanan kesehatan akan semakin meningkat dan akan lebih berbahaya."

"Bukan hanya potensi jumlah tempat tidur saja tapi tenaga kesehatan kita berpotensi jatuh sakit atau kelelahan, kemudian pasien menjadi tidak tertangani dan meningkatkan potensi kematian," ungkap Dicky.

Baca juga: Daftar Sebaran 104 Kasus Corona Varian Delta di Indonesia, Terbanyak Ada di Jawa Tengah

Meski tidak mudah menerapkan PSBB karena akan berdampak pada ekonomi negara, Dicky menilai seharusnya pemerintah jauh lebih siap.

Pasalnya, ia sudah memprediksi akan ada lonjakan kasus Covid-19 jauh-jauh hari, tepatnya sejak awal tahun 2021.

"Makanya sudah sampaikan sejak tahun lalu, kita harus siap skenario terburuk dengan rem darurat, jadi ketika kita tekan tombolnya itu sudah siap," ujarnya.

Lonjakan Kasus Covid-19 di Indonesia

Lonjakan kasus Covid-19 di beberapa daerah di Indonesia menjadi sorotan publik.

Terlebih, tiga daerah di Pulau Jawa dengan kasus Covid-19 tertinggi di Indonesia, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah.

Satgas Covid-19 mencatat pada Kamis (17/6/2021), tiga daerah tersebut merupakan penyumbang kasus harian tertinggi di Indonesia.

Baca juga: Imbas Lonjakan Kasus Covid-19 di DKI, Jumlah Penguburan Capai 80 Jenazah Sehari

DKI Jakarta mencatat ada 4.144 penambahan kasus, Jawa Barat bertambah 2.800 kasus dan Jawa Tengah bertambah 1.752.

Totalnya, ada 12.624 kasus bertambah dalam satu hari.

Padahal, angka kasus yang menyentuh 12.000 terakhir terjadi pada 31 Januari 2021 lalu dengan 12.001 kasus.

Catatan terbaru pada Jumat (18/6/2021), angka penambahan kasus juga meningkat.

Grafik kasus baru harian Covid-19 hingga Kamis, 17 Juni 2021.
Grafik kasus baru harian Covid-19 hingga Kamis, 17 Juni 2021. (Covid19.go.id)

Baca juga: Tekan Lonjakan Covid-19, Ridwan Kamil Minta Pemerintah Pusat Tiadakan Libur Idul Adha

Totalnya, ada 12.990 kasus yang bertambah dan DKI Jakarta menjadi yang tertinggi.

Tercatat, DKI Jakarta bertambah 4.737 kasus, Jawa Barat bertambah 2.791 kasus dan Jawa Tengah bertambah 1.331 kasus.

Buntut dari lonjakan ini, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan memberlakukan jam malam hingga pukul 21.00 WIB.

Pihaknya juga memberhentikan uji coba sekolah tatap muka.

Selain itu, di Jawa Barat, imbas kenaikan kasus, Gubernur Ridwan Kamil telah menutup area wisata di Bandung Raya.

Ia juga menutup masuk pintu para wisatawan yang hendak berkunjung ke Kota Bandung.

Sementara di Jawa Tengah, Gubernur Ganjar Pranowo mengintruksikan agar kepala daerah tidak panik menghadapi lonjakan kasus.

Pihaknya pun tengah mendorong agar beberapa rumah sakit dijadikan rujukan penanganan Covid-19.

Ganjar juga tak menampik, Jawa Tengah mengalami krisis tenaga kesehatan akibat lonjakan kasus.

Untuk itu, pihak telah berkoordinasi dengan beberapa organisasi tenaga kesehatan untuk meminta bantuan menghadapi lonjakan kasus.

(Tribunnews.com/Maliana)

Simak Berita Lain terkait Lonjakan Kasus Covid-19

Sumber: TribunSolo.com
Rekomendasi untuk Anda
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved