KSP: Pemerintah RI Serius Tangani Isu Perubahan Iklim
Moeldoko mengatakan, isu perubahan iklim sudah menjadi komitmen pemerintahan Joko Widodo.
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail
TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Kepala Staf Presiden Moeldoko menggelar pertemuan dengan Duta Besar Denmark untuk Indonesia HE Lars Bo Larsen di Gedung Bina Graha Jakarta, Kamis (3/6/2021). Pertemuan membahas pembangunan berkelanjutan serta isu di bidang climate change dan energi baru terbarukan (EBT).
Moeldoko mengatakan, isu perubahan iklim sudah menjadi komitmen pemerintahan Joko Widodo.
“Komitmen Presiden sangat kuat pada isu ini, bahkan sudah tertuang melalui beberapa kebijakan,” kata Moeldoko dalam siaran pers KSP.
Bentuk komitmen tersebut salah satunya dengan diterbitkannya Perpres 55 tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan. Melalui Perpres itu, Moeldoko meyakini, Indonesia akan secara masif mendorong produksi mobil listrik.
Apalagi, lanjut Moeldoko, Perpres tersebut juga telah didukung melalui penyusunan peta jalan peralihan mobil konvensional ke listrik.
Baca juga: RI - AS Komitmen Kerja Sama Atasi Perubahan Iklim
Menurut dia, komitmen Indonesia terhadap isu climate change dan EBT juga beberapa kali disampaikan Presiden Jokowi.
Di antarannya saat pidato pada United Nations UN Climate Change Conference the Conference of the Parties COP21, Paris 2015 yang mencakup komitmen global yang diturunkan ke komitmen nasional dan sektor energi.
Baca juga: Antisipasi Perubahan Iklim, Jokowi: Kemitraan Pertumbuhan Hijau Harus Dilakukan Secara Luar Biasa
Komitmen Global sesuai dengan Target Paris Agreement : Menjaga kenaikan temperatur global tidak melebihi 20 C, dan mengupayakan menjadi 1,50 C.
Ada juga Komitmen Nasional sesuai dengan Amanat UU No 16/2016 tentang Pengesahan Paris Agreement:
Menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) 29% dari business as usual (BaU) atau kemampuan sendiri menjadi 41% (dengan bantuan internasional) pada 2030 sesuai NDC (Nationally determined contributions).
“Ini menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia punya tanggung jawab yang tinggi terhadap lingkungan secara global,” jelas Moeldoko.
Dari sisi EBT, Indonesia telah beromitmen menurunkan emisi GRK sebesar 314 – 398 Juta Ton CO2 pada tahun 2030, melalui pengembangan energi terbarukan, pelaksanaan efisiensi energi, dan konservasi energi, serta penerapan teknologi energi bersih.
Indonesia juga menuju Net Zero Emission 2050 yang kemudian tertuang dalam Pidato Presiden RI pada Leaders Summit on Climate, 22 April 2021. Komitmen akan aksi konkrit perubahan iklim Moratorium konversi hutan dan lahan gambut menurunkan kebakaran hutan hingga 82%.
Mendorong green development Pengembangan Indonesia Green Industrial Park seluas 12.500 Ha di Kalimantan Utara, terbesar di dunia.
Membuka investasi terhadap transisi energi Terdapat peluang yang sangat besar untuk investasi pengembangan biofuel, industry baterai lithium, dan juga kendaraan listrik.
“Selain itu pengembangan energi terbarukan di berbagai daerah juga terus didorong termasuk pembangkit listrik tenaga sampah dengan diresmikannya PLTSa Surabaya oleh Presiden Joko Widodo baru-baru ini,” imbuh Moeldoko.
Berkaitan dengan pengembangan kelapa sawit juga telah dikembangkan Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia yang memastikan lebih ramah lingkungan.
Duta Besar Denmark HE Lars Bo Larsen menghargai kepemimpinan Indonesia pada isu climate change dan EBT dan menyampaikan terkait potensi pinjaman dana pemerintah yang menawarkan interest rendah dalam bentuk loan state guaranty.
Penilaian Larsen tidak lepas dari Indonesia sebagai negara dengan kepemimpinan dunia karena memiliki tiga modal. Antara lain, kekuatan demokrasinya, warga muslim yang inklusif dan anti kekerasan serta komitmen pada green transition.
“Ke depan Indonesia akan memiliki posisi yang strategis sebagai pemimpin G20 di tahun 2022, perlu menunjukkan kepemimpinan di sektor pembangunan berkelanjutan dan transisi energi. Waktu sekarang ini adalah paling tepat untuk melakukan investasi di bidang energi terbarukan mengingat harga semakin murah dan di tahun 2030 menjadi era baru energi bersih,” kata Larsen.
Pertemuan Moeldoko dan Dubes Denmark untuk Indonesia merupakan tindak lanjut dari pertemuan Tim Energi dari KSP dengan perwakilan kedutaan besar Denmark, Thomas Capral Henriksen. Pada pertemuan saat itu, KSP membicarakan dua hal yakni, Renewable energy regulation (attracting investments) and Energy sectors contribution to climate targets.
