Seleksi Kepegawaian di KPK
Ini 8 Poin Pengaduan 75 Pegawai KPK yang Tidak Lolos TWK ke Komnas HAM
Terdapat delapan poin pengaduan atau laporan dari 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinyatakan tidak lolos TWK.
Penulis:
Gita Irawan
Editor:
Malvyandie Haryadi
lihat foto
Foto: Tribunnews.com/Gita Irawan
Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati yang mendampingi perwakilan dari 75 pegawai tersebut ke Komnas HAM RI menjelaskan pertama adalah adanya dugaan pelanggaran pembatasan terhadap hak asasi manusia terkait TWK tersebut.
Menurut Asfinawati sebagian dari 75 pegawai KPK pernah menandatangani petisi menolak Ketua KPK Firli Bahuri, menjadi pemohon judicial review dalam revisi Undang-Undang KPK.
Artinya, kata Asfinawati, 75 pegawai KPK tersebut adalah mereka yang kritis.
Padahal, kata dia, etika untuk pegawai KPK berbeda karena yang utama bukan patuh terhadap atasan melainkan mampu memberantas korupsi dengan menjaga independesi.
"Karena itu perbedaan pendapat adalah hal yang biasa dan bahkan diperbolehkan dalam kode etik. Dan TWK ini persis menyerang hal tersebut dan karena itu ada kaitan erat dengan pelemahan pemberantasan korupsi," kata Asfinawati.
![[FULL] Gugatan 125 T Ijazah Wapres Untungkan Prabowo, Pakar Nilai Gibran Punya Kekhawatiran Besar](https://img.youtube.com/vi/glSlEtPe0_8/mqdefault.jpg)
